Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi Postur RAPBN 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR bertajuk Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja serta Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026 di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

“Apakah yang saya sampaikan terkait postur terbaru ini dapat disetujui?” tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Pertanyaan tersebut dijawab serentak dengan "setuju" oleh anggota rapat, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, perwakilan Bappenas, dan peserta lainnya.

Dalam revisi RAPBN 2026, pendapatan negara naik menjadi Rp 3.153,6 triliun, meningkat Rp 5,9 triliun dari rancangan awal Rp 3.147,7 triliun. Penerimaan perpajakan disesuaikan menjadi Rp 2.693,7 triliun, sementara penerimaan pajak tetap di Rp 2.357,7 triliun. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat menjadi Rp 336 triliun.

Sementara itu, PNBP naik menjadi Rp 459,2 triliun dari rancangan awal Rp 455 triliun. Di sisi belanja, total belanja negara bertambah menjadi Rp 3.842,7 triliun, dengan belanja pemerintah pusat Rp 3.149,7 triliun dan belanja K/L Rp 1.510,5 triliun. Transfer ke daerah juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 693 triliun.

Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran disepakati melebar menjadi Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB, dibanding rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Keseimbangan primer pun bergeser menjadi defisit Rp 89,7 triliun.

Dengan revisi ini, pemerintah dan DPR menegaskan komitmen menjaga keseimbangan fiskal, sembari tetap memastikan pembiayaan pembangunan dan belanja publik berjalan optimal.