Hemat BBM, Malaysia Terapkan WFH hingga Atur Penggunaan AC

Penang, Beritasatu.com - Pemerintah Malaysia mulai mendorong langkah penghematan energi di kantor pemerintahan, karena perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta pimpinan tertinggi birokrasi untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan kerja dari rumah.

Hal ini dilakukan guna memastikan konsistensi administrasi, termasuk meninjau kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home serta pengaturan penggunaan pendingin udara.

Menurut Fahmi, Anwar menugaskan kepala sekretaris pemerintah dan direktur jenderal Departemen Layanan Publik untuk menilai kelayakan kebijakan tersebut serta koordinasinya.

Keputusan mengenai kebijakan tersebut diperkirakan diumumkan pada Senin (17/3/2026).

Sementara itu, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan maskapai penerbangan mungkin harus menangguhkan sebagian operasional penerbangan jika harga bahan bakar terus meningkat akibat konflik Iran.

Menurut Loke, biaya bahan bakar menyumbang hampir separuh dari total biaya operasional maskapai.

Ia menyatakan telah bertemu manajemen maskapai, operator bandara, pemasok bahan bakar jet, serta otoritas penerbangan untuk mengoordinasikan respons terhadap konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

“Kementerian transportasi akan berkoordinasi dengan otoritas bandara dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan maskapai lokal,” kata Loke dilansir dari Free Malaysia Today.

Seluruh pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan mingguan mengingat situasi krisis yang masih sangat dinamis.

Secara terpisah, Anwar juga mengumumkan langkah pengendalian belanja pemerintah sebagai langkah antisipasi dampak ekonomi konflik tersebut.

Beberapa kebijakan yang diambil antara lain membatalkan acara open house Hari Raya yang diselenggarakan instansi pemerintah serta membatasi perjalanan luar negeri bagi para menteri dan pejabat negara.

“Semua menteri dan anggota pemerintahan, termasuk departemen, diperintahkan membatasi perjalanan luar negeri kecuali yang sudah dijadwalkan dan wajib dihadiri,” ujar Anwar.

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan pesan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran negara.