Dorong Ekspor, Pemerintah Tugaskan LPEI Biayai Eksportir

Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya dalam program ketahanan eksportir dengan pemberian fasilitas pembiayaan ekspor (likuiditas underlying) senilai Rp 1 triliun oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI).

Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi mengakui pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu diputuskannya peraturan menteri keuangan (PMK) terkait penugasan khusus ketahanan eksportir yang dijadwalkan awal Oktober.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan mapping kriteria eksportir penerima fasilitas tersebut yakni eksportir yang terkena dampak penurunan harga komoditas dan permintaan, eksportir yang kegiatan usahanya menyerap banyak tenaga kerja, dan eksportir yang kandungan lokalnya besar.

"Tahun pertama Rp 1 triliun yang dananya bersumber dari PMN, kemungkinan untuk enam bulan tapi belum ditentukan waktunya, termasuk juga komoditas apa saja, apa termasuk UMKM, dari Kementerian Keuangan bisa dicek komitenya. Nanti komite akan membentuk atau menentukan segmen mana yang akan dimasukkan. Sebagai gambaran eksportir korban dari penurunan harga komoditas, kedua permintaan yang turun, sehingga mereka bisa lebih tahan dan tidak mem-PHK karyawannya," paparnya di Jakarta, Senin (28/9).

Sebelumnya, perusahaan juga mendapat pinjaman US$ 500 juta dari Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dalam rangka menggenjot ekspor Indonesia melalui pembiayaan industri. Sejalan dengan kebijakan tersbeut, Eximbank banyak membutuhkan pendanaan dalam mata uang dolar AS.

Menteri Perindustrian Saleh Husein menyatakan dalam rangka menggenjot ekspor hasil industri, pihaknya melakukan penjajakan dengan pasar Timur Tengah. Salah satunya dengan efisiensi permesinan dengan restrukturasi mesin-mesin industri TPT, tekstil, garmen maupun sepatu.