ESDM Mulai Bahas Amendemen PKP2B Generasi Pertama

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan penyusunan draft amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Adhi Wibowo, mengatakan, penyusunan draft dimulai dari pembahasan terkait penciutan lahan tambang. Batas wilayah PKP2B generasi I akan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

"Pertama kami selesaikan tentang tapal batas termasuk penciutan. Tim sedang di lapangan untuk memverifikasi langsung," kata Adhi di Jakarta, Kamis (12/11).

Adhi menuturkan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur wilayah pertambangan batubara mencapai 15.000 hektar. Artiannya PKP2B yang melebihi ketentuan tersebut akan dikurangi luas wilayahnya. Namun, dia bilang, PKP2B bisa memiliki wilayah lebih dari 15.000 hektar asalkan mampu menunjukkan rencana kerja jangka panjang.

"15.000 hektar itu tidak termasuk daerah penunjang. Jadi bisa luas wilayah lebih dari ketentuan jika ada daerah penunjang dan rencana kerja jangka panjang," ujarnya.

Adapun PKP2B generasi I itu yakni:

1. PT Kaltim Prima Coal (KPC)

2. PT Arutmin Indonesia

3. PT Adaro Indonesia

4. PT Berau Coal

5. PT Kideco Jaya Agung

6. PT Allied Indo Coal (AIC)

7. PT Multi Harapan Utama (MHU)

8. PT Tanito Harum

9.PT BHP Kendilo Coal Indonesia

Tercatat, ada 73 PKP2B yang beroperasi di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 61 yang sudah menyepakati seluruh poin renegosiasi dan meneken nota kesepahaman amendemen kontrak.

Dari 61 PKP2B, baru 10 PKP2B yang menandatangani amendemen kontrak pada 5 Agustus kemarin. Ke-10 perusahaan itu merupakan PKP2B generasi II.