DIPA 2016 Diserahkan Awal, Serapan Belanja Bisa 95%

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Soekamdani menilai positif penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  2016 yang lebih awal. Hal ini memungkinkan serapan belanja negara lebih baik tahun depan, bahkan bisa mencapai 95% dari target Rp 2.095,7 triliun. Untuk tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, realisasi belanja negara hingga akhir tahun sekitar 93% atau Rp 1.845,2 triliun dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun.

DIPA Tahun Anggaran 2016 itu sudah diserahkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12), kepada kementerian/lembaga penerima anggaran. Total ada 22.965 DIPA senilai Rp 784,1 triliun, yang terdiri atas 2.249 DIPA kantor pusat senilai Rp 523,3 triliun dan 20.716 DIPA untuk satuan kerja di daerah yang meliputi kantor vertikal, dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan urusan bersama senilai Rp 260,8 triliun. Setelah menyerahkan DIPA kepada penerima anggaran, Kepala Negara memerintahkan pimpinan kementerian/lembaga (K/L), gubernur, walikota, dan bupati se-Indonesia untuk secepatnya menggunakan anggaran mulai Januari mendatang.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, volume belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun atau meningkat 5,6% dibandingkan APBNP Tahun 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan pendapatan negara dalam APBN 2016 ditetapkan Rp 1.822,5 triliun. Jumlah ini naik sekitar 3,5% dibanding pada APBNP 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun.

"Jika belanja sudah bisa dieksekusi pada Januari mendatang, bukan tidak mungkin serapan anggaran 2016 bisa mencapai 95% dari target Rp 2.095,7 triliun. Hanya saja perlu diwaspadai dari sisi penerimaan (pajak maupun PNBP), agar tidak mismatch," kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (14/12).

Serapan belanja K/L tahun depan yang diperkirakan bisa lebih besar, lanjut Haryadi, sangat bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap, pelaksanaan tender proyek yang bisa dimulai lebih awal terus dilanjutkan tahun-tahun berikutnya.

Dalam APBN 2016, belanja infrastruktur dinaikkan pemerintah menjadi Rp 313,5 triliun. Ini tersebar di antaranya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 101,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 47,2 triliun, dana alokasi khusus Rp 57,2 triliun, dana desa untuk infrastruktur Rp 18,8 triliun, PMN Rp 40,2 triliun, dan belanja non K/L (VGF) Rp 1,1 triliun. Sedangkan belanja infrastruktur tahun ini sekitar Rp 290,3 triliun.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, menjelang tutup tahun 2015, pemerintah masih gencar mencari pendanaan untuk menutup defisit anggaran. "Ini bukan hanya untuk anggaran tahun 2015, tapi juga untuk tahun 2016. Penerbitan utang ini merupakan pembiayaan yang dilakukan pada awal tahun (pre-funding) untuk menutupi pembiayaan proyek pada awal tahun depan. Apabila pada akhir tahun ini pemenang tender sudah didapatkan, pada awal tahun depan uang muka 10-15% harus dibayarkan," paparnya kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (14/12) malam.