Pengusaha: Masih Ada Menteri yang Harus Diganti

Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja melakukan pergantian menteri (reshuffle) jika memang kementerian yang diemban oleh menteri tersebut buruk dan lamban kerjanya. Langkah tersebut, menurutnya memang harus diambil mengingat masa kerja kabinet yang terbilang cukup pendek yakni lima tahun.

"Sangat boleh (reshuffle, Red), kalau kementeriannya performanya jelek. Kalau taruh menteri yang jelek performanya sedangkan masa kabinetnya pendek, bagaimana bisa bagus ekonominya. Di dunia manajemen, pasti orang seperti itu sudah diganti," katanya kepada SP di Jakarta, Selasa (5/1).

Kondisi perekonomian 2016, diyakininya relatif lebih baik dibanding tahun 2015. Menurutnya, Jokowi juga sudah melakukan langkah-langkah yang tepat melalui paket-paket kebijakan yang dikeluarkannya. "Langkah-langkah seperti memajukan anggaran di awal tahun, memotong subsidi BBM, belanja infrastruktur diperkuat, banyak hal fundamental yang dilakukan. Kalau ada yang di-reshuffle pasti menteri yang menggantikan relatif diuntungkan, karena kondisi yang sudah jauh lebih baik," ujar dia.

Hariyadi mengharapkan, reshuffle yang merupakan hak prerogatif presiden bisa dilakukan terhadap sosok menteri yang performanya jelek, karena hal demikian akan membuat kondisi perekonomian tumbuh lebih baik.

Lebih lanjut dia menyatakan, komposisi reshuffle Kabinet Kerja sudah cukup bagus, namun dia berharap ada beberapa menteri yang diganti. "Sebenarnya ada menteri yang tidak mampu dan tidak perform, tapi terselamatkan oleh kondisi perekonomian. Herannya lagi, kok dia bisa jadi media darling," ucapnya yang enggan menyebutkan nama menteri tersebut.

Hariyadi berharap, bila reshuffle dilakukan, maka yang menggantikannya itu adalah sosok yang memiliki kompetensi dan lebih mampu. Lalu, tidak berkaitan dengan deal-deal politik. "Kalau bermodalkan deal politik, justru jadi buat repot," kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian yang dikoordinasikan di bawah bidang ekonomi antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Berbagai kalangan seperti ekonom juga sudah meminta menteri di bidang ekonomi diganti.

Walau sudah sedikit membaik dibanding kuartal I dan II 2015, namun  perekonomian Indonesia masih belum kuat untuk menambah jumlah tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Disamping itu, ada menteri ekonomi yang sering membuat "gaduh" dan nampak tidak kompak bekerja sama dengan rekan menteri ekonomi lainnya. Hal ini lah mengapa, perlunya menteri di bidang ekonomi diganti.