Pengusaha Minta Pemerintah Selenggarakan Pendidikan yang Link and Match

Jakarta – Pengusaha menyambut baik usaha dan langkah pemerintah memperbanyak penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, penyelenggaraan pendidikan SMK ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri (pengusaha) saat ini. Seharusnya penyelenggaraan pendidikan seperti SMK, harus link and match.

"Artinya apa yang dibutuhkan industri. Bukan asal menyelenggarakan pendidikan. Ya akhirnya lulusan SMK banyak tidak terpakai," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita, kepada SP, Sabtu (2/4) pagi.

Menurut Suryadi, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu meminta pendapat para pengusaha dalam melenggarakan atau merancang kurikulum pendidikan. "Yang terjadi sampai saat ini pemerintah sombong. Dia melenggarakan pendidikan tanpa melibatkan pengusaha. Akibatnya banyak lulusan SMK termasuk diplomasi dan perguruan tinggi yang menganggur karena industri tidak membutuhkan mereka," kata dia.

Menurut Suryadi, lulusan SMK yang terjadi selama ini adalah kebanyakan dalam bidang permesinan, seperti otomotif. Sementara kebutuhan tenaga kerja di bidang otomotif rendah karena di sana sudah banyak memanfaatkan teknologi.

Suryadi mengatakan, tenaga kerja kejuruan dari SMK yang masih banyak dibutuhkan saat ini adalah di bidang retail. Namun, tidak ada tenaga kerja dalam bidang ini. Pasalnya, pemerintah tidak menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ini. "Mungkin karena pengajarnya tidak ada, karena memang lumayan sulit," kata dia.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang ini, kata Suryadi, pengusaha melakukan pendidikan dan pelatihan sendiri.

"Namun, sampai saat ini masih banyak dibutuhkan tenaga kerja dalam bidang ini," kata dia.

Menurut Suryadi, jumlah penganggur saat ini memang akan terus bertambah karena, pertama, satu persen pertumbuhan ekonomi saat ini hanya menyerap 175.000 orang tenaga kerja. Berarti kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen maka penyerapan tenaga kerja tidak sampai satu juta orang. Padahal orang yang mencari pekerjaaan saat ini sebanyak 2,5 juta per tahun.

Suryadi menegaskan, sampai saat ini pengusaha menghindari membuka usaha yang bersifat padat karya. Pasalnya, UMK/UMP terus naik yang tentu membebani pengusaha.

"Pengusaha maunya padat modal saja, yang tanpa membutuhkan banyak tenaga kerja. Kita butuh tenaga kerja yang berkualitas saja untuk memanfaatkan teknologi yang ada, " katanya.

Sebelumnya pakar tenaga kerja dan kependudukan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tajuddin Noor Effendi, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja Indonesia. Pasalnya, sebagian besar tenaga kerja Indonesia saat ini berkualitas rendah.

"Untuk meningkatkan skill tenaga kerja bukan hanya lewat pendidikan formal tetapi juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)," kata dia.

Tajuddin mengatakan, dari segi jumlah tenaga kerjan Indonesia paling banyak di tingkat ASEAN namun dari kualitas berada pada tingkat kemudian atau bawah.

Ia mengatakan, dari segi pendidikan tenaga kerja Indonesia yang berijazah perguruan tinggi (PT) cuma 10 persen, sementara di Malaysia yang berijazah PT sebesar 20 persen, di Thailand yang lulus PT 30 persen. "Sebagian besar tenaga kerja kita lulusan SMA ke bawah. Jadi hanya bisa bersaing di sektor pekerjaan yang rendah," kata dia.

Menurut Tajuddin, rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia karena pemerintah tidak mempunyai kebijakan dan keberpihakan dalam sektor ketenagakerjaan. "Sampai saat ini pemerinah alpa untuk ini," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Hariadi Sukamdani mengatakan, kurikulum semua PT di Indonesia hanya melahirkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan murni bukan tenaga kerja yang siap pakai. Akibatnya lulusan PT ini harus diberi pelatihan dan pendidikan lagi kalau mereka akan memulai bekerja. "Saya usulkan ubah konsep pendidikan di semua perguruan tinggi yakni pendidikan yang link and match," kata dia.

Sementara Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar, mengatakan, sampai saat ini, 269 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah siap melalukan pendidikan dihan dan pelatihan kerja yang yang dibutuhkan industri saat ini. "Kita koordinasi dengan seluruh perusahaan. Kalau mereka butuh tenaga kerja dengan keahlian tertentu maka kita melakukan pendidikan dan pelatihan di BLK yang tersedia," kata dia.

Namun, menurut Khairul, permasalahan BLK yang dikelola pemerintah saat ini adalah kebatasan jumlah instruktur.
Ia mengatakan, angkatan kerja Indonesia sampai saat ini sebanyak 122 jutan orang. Sedang tenaga kerja Indonesia saat ini sebanyak 114 juta orang.

"Dari 114 juta tenaga kerja, sebesar 68 persen lulusan SMP ke bawah atau sekitar 70 juta lebih. Yang lulusan sarjana dan diploma sebesar 9 persen," katanya.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini Kemnaker berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pengusaha swasta melakukan pendidikan dan pelatihan melalui BLK.

"Pemerintah mempunyai 269 BLK. Kita tingkatkan fungsi BLK ini," katanya.