Pemerintah Belum Akan Revisi Target Penerimaan dari Tax Amnesty

Jakarta - Memasuki pertengahan tahun 2016, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (pengampunan pajak) belum juga disahkan menjadi UU. Padahal, pemerintah memasukkan penerimaan dari pengampunan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016, sebesar Rp 165 triliun. Atas dasar itu, target penerimaan sebesar Rp 165 triliun dinilai terlalu tinggi.

Menanggapi ketidakyakinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung mengatakan bahwa pemerintah masih optimis dengan target penerimaan dari pengampunan pajak akan tercapai.

Meskipun, JK menjelaskan bahwa angka target tersebut masih berupa asumsi yang berarti bisa kurang atau lebih dari angka yang sudah diperkirakan.

Namun, JK menegaskan bahwa sejauh ini belum ada revisi target dari penerimaan pengampunan pajak dalam RAPBN-P 2016.

"Belum, tentu belum (revisi). Target, target biasanya tidak direvisi. Ada punya kenyataannya nanti disesuaikan," ungkap JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/5).

Menurut JK, nanti akan ada perhitungan antara realisasi dan target terlebih dahulu. Oleh karena itu, masih akan melihat perkembangan terlebih dahulu.

Seperti diketahui, JK telah menegaskan pembahasan RUU Tax Amnesty penting diselesaikan sebelum pengajuan APBN-P 2016, dikarenakan penerimaan dari pengampunan pajak dimasukkan dalam RAPBN-P 2016.

Apalagi, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2016 baru 9 persen atau sekitar Rp 122,4 triliun dari Rp 1.360,2 triliun. Padahal, seharusnya hingga akhir Maret 2016 penerimaan pajak idealnya mencapai Rp 340 triliun atau sekitar 25 persen dari target.

Kemudian, akhir Januari lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah mengatakan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi revisi target penerimaan pajak 2016 dari semula Rp 1.360,2 triliun menjadi sekitar Rp 1.226,94 triliun.