Infrastruktur Pemicu Rendahnya Serapan Gas Domestik

Jakarta - Ketiadaan infrastruktur di Tanah Air menjadi pemicu rendahnya penyerapan gas domestik. Solusinya pemerintah harus terus mendorong infrastruktur penyaluran gas.

Pakar kebijakan energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa Iwa mengatakan, sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur yang tidak merata, harus dipersiapkan transportasi penyaluran gas. Contoh, LNG yang tersedia di Tangguh belum bisa dikirim ke Papua atau Merauke karena infrastruktur tidak mendukung. "Tidak bisa hanya mengandalkan pipa, tujuannya agar sejumlah sumber gas yang berada di wilayah timur bisa tersalurkan," kata dia saat dihubungi media, Sabtu (30/7).

Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), tahun 2015 untuk sektor listrik, dari alokasi gas sebesar 1.273,23 BBUTD, hanya terserap 939.11 BBUTD. Industri dengan alokasi 1.560,91 BBUTD hanya dipakai 1.263,17 BBUTD. Sementara pupuk yang diberikan jatah 796,96 BBUTD hanya dimanfaatkan sebanyak 737,46 BBUTD. Alokasi untuk PT PLN (Persero) 14 kargo hanya terserap 11 kargo.

Soal ekspor gas alam cair (LNG) yang masih tinggi mencapai 1,989 BBTUD (29,10 persen) sementara serapan LNG domestik hanya 403,79 BBTUD (5,91 persen) Iwa berpendapat, hal itu disebabkan tidak meratanya fasilitas infrastruktur penerimaan LNG. "Rendahnya penyerapan juga bisa dilihat apakah ada masalah dari sisi perhitungan supply dan demand" katanya.

Menurut Iwa potensi besar LNG alias gas alam, harus terus didorong oleh pemerintah dan tidak semata-mata untuk kepentingan pendapatan negara saja dengan mengekspor. Paradigmanya, harus diubah yakni dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi dalam negeri.

Sementara ekonom dan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi, mengemukakan untuk mendukung penyerapan gas dalam negeri, jangan bergantung ke jaringan pipa karena proses pembangunan akan makan waktu lama. Untuk itu, model pembangunan mini terminal LNG Benoa, kata Fahmi, juga bisa digunakan diaplikasikan agar potensi besar LNG di dalam negeri bisa disalurkan ke berbagai daerah apalagi pemerintah sedang mendukung tol laut dan sektor maritim. "Kenapa model Mini Terminal LNG sangat dibutuhkan, karena cocok sesuai karakter negara kepulauan, menghemat anggaran negara, dan pengerjaan cepat. Ini bisa jadi salah satu solusi, jika dibangun di berbagai daerah tentu manfaatnya besar, lebih luas," tandas Fahmi.