Pemerintah Segera Sikapi Penawaran Divestasi Freeport

Jakarta - ‎Pemerintah sedang mengkaji langkah selanjutnya terkait sikap PT Freeport Indonesia yang enggan menghitung ulang nilai saham divestasi 10,64 persen. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menawarkan harga saham tersebut ke pemerintah sebesar US$ 1,7 miliar.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sikap Freeport mengenai harga saham dibahas dalam level Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami sudah melaporkan posisi Freeport seperti apa. Ini yang sedang dibahas. Apakah pemerintah tetap dengan replacement cost atau bagaimana," kata Sujatmiko di Jakarta, Rabu (3/8).

Sujatmiko menuturkan surat yang dilayangkan ke Freeport pada 11 April itu merupakan hasil pembahasan di Menko. Dalam surat itu meminta Freeport menghitung nilai saham mengacu pada mekanisme replacement cost. Mekanisme tersebut yakni biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi.

Mekanisme tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan perhitungan replacement cost maka nilai saham 10,64 persen hanya mencapai US$ 630 juta.

Namun Sujatmiko belum bisa memastikan apakah nantinya pemerintah tetap pada posisi perhitungan replacement cost atau menggunakan skema lain. Pasalnya dalam Kontrak Karya Freeport pun mengatur mengenai perhitungan harga saham divestasi. Dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan Freeport menawarkan saham dengan harga yang wajar. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tingkat kewajaran yang dimaksud.

"Tentunya semua ketentuan mengenai divestasi akan di-review seperti apa. Kita tunggu saja hasil kajiannya," ujarnya.