Dinilai Positif, Wapres Dukung Swastanisasi Uji Kir

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), secara tidak langsung mendukung Kementerian Perhubungan (Kemhub) dengan kebijakan percepatan swastanisasi proses uji kelayakan kendaraan umum atau yang biasa disebut Kir. Apalagi, menyusul terjadinya dua kecelakaan yang memakan puluhan korban jiwa akibat rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik.

"Soal swastanisasi Kir ini bukan masalah baru. Ini sudah pernah dibicarakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, mobil semakin banyak tetapi tempat Kir itu sepertinya kan itu-itu saja. Artinya, banyak Kir formalitas saja. Oleh karena itu, wacana untuk diswastakan itu ada juga positifnya," kata JK, di Jakarta, Selasa (2/5).

Dengan dipegang oleh swasta, kata JK, dirinya meyakini pengujian kelayakan terhadap kendaraan bisa lebih maksimal dan tidak hanya menjadi uji formalitas semata. Mengingat, bengkel swasta yang melakukan pengujian juga harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu.

"Selama ada aturannya yang disertifikasi, yang disumpah orangnya, yang bertanda tangan karena ini adalah ujian yang berakibat ke publik. Lebih baik daripada uji Kir pemerintah, tapi lebih banyak formalitasnya saja. Itu hanya kertasnya saja. Itu bisa dilihat dari tempat pengujian tapi berapa banyak kendaraan umum sekarang. Itu juga penting, pengujian masing-masing agar ada obyektif dan meningkatkan persaingan," ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Angkutan dan Multimoda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemhub, Cucu Mulyana, mengungkapkan, Kemhub akan mempercepat pelaksanaan program swastanisasi Kir untuk mengurangi kecelakaan.

Untuk itu, ungkapnya, Kemhub akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait mekanisme swastanisasi Kir.

"Dengan seperti ini dilakukan percepatan swastanisasi Kir, mungkin pertengahan Mei 2017 dilaksanakan," katanya.