PLN Apresiasi Perhatian Pemerintah Terkait Kondisi Keuangan

Jakarta - PT PLN (persero) mengapresiasi perhatian pemerintah terkait kondisi keuangan perusahaan. Sikap ini seiring dengan beredarnya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Ini bentuk perhatian pemerintah bahwa PLN ini adalah perusahaan besar yang sangat strategis dan menentukan pembangunan di negeri ini. Karena tanpa listrik tidak bisa membangun, sehingga di satu sisi betapa pentingnya PLN dan sisi lain keungan PLN bisa terus membaik," kata Direktur Bisnis Regional PLN sulawesi Syamsul Huda usai acara Pertambangan & Energi Expo 2017 di Jakarta, Rabu (27/9).

Dalam surat tertanggal 19 September itu antara lain menyoroti program ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) yang ditugaskan kepada PLN. Syamsul menerangkan hingga saat ini belum ada revisi target. Dia menegaskan surat tersebut belum diterima oleh PLN.

"Surat itu viral ‎dan belum juga secara formal sampai ke PLN, artinya kita sedang melakuan pembahasan. Saya belum bisa menanggapi secara formal seperti apa, tapi kita melakukan upaya terbaik," ujarnya.

Kementerian Keuangan, dalam surat itu, menyebut pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan tidak ada penyesuaian tarif tenaga listrik yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan mengingatkan pentingnya menekan biaya produksi tenaga listrik serta melakukan efisiensi biaya operasi.

Syamsul mengungkapkan PLN berkomitmen memperbaiki kondisi keuangan. Namun, bukan dengan cara menaikkan tarif tenaga listrik. Dia menyebut efisiensi yang terus dilakukan PLN merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan selama ini. "Kita ingin tarif lebih terjangkau oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujarnya.