Dorong Eksplorasi, Pemerintah Akan Buka Data Migas

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mendorong eksplorasi guna menekan defisit minyak dan gas (migas) yang pada 2025 diperkirakan semakin besar hingga mencapai puncaknya pada 2050. Selain itu, pemerintah akan membuka data untuk kepentingan eksplorasi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan defisit migas tersebut berpotensi dikurangi dengan modal komitmen kerja pasti sebesar US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 31,5 triliun. "Dari total dana itu, sebesar US$ 1,1 miliar di antaranya untuk kegiatan eksplorasi," kata Arcandra saat Seminar energi "Neraca Energi Indonesia, Suatu Tinjauan Kritis Sektor Migas" yang digelar Ikatan Alumni Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Arcandra mengatakan, dana tersebut bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan baik di dalam maupun di luar wilayah kerja minyak dan gas. :Kami berharap dana ini bisa terus bertambah," ujar Arcandra Tahar.

Menurut Arcandra, dana eksplorasi yang berasal dari komitmen kerja pasti dari kontrak dengan skema gross split jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya US$ 5 juta.

Selain dana eksplorasi, pemerintah akan memperbaiki penggunaan data untuk kebutuhan seismik. Data geologi dan geofisika (G&G) untuk eksplorasi akan dibuka bagi perusahaan yang berminat. "Data-data akuisisi akan dibebaskan. Karena selama ini, dana PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari akses data hanya US$ 1 juta. Jadi kita akan revisi Permen Nomor 27 Tahun 2006," kata Arcandra.

Arcandra mengatakan nantinya revisi permen akan menentukan mana data yang bisa dibuka untuk publik secara gratis tanpa harus minta izin dan mana yang bersifat rahasia.

Dengan dibukanya akses data ini, diharapkan akan banyak studi baru tentang migas sehingga peluang penemuan cadangan migas baru semakin besar. Revisi Permen itu segera diimplementasikan setelah mendapat masukan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kajian mendalam.

Ketua Alumni Teknik Geologi institut Teknologi Bandung (ITB), Syamsu Alam, mengatakan hingga 2050 kebutuhan migas khususnya minyak secara persentase belum berkurang secara signifikan dan mencapai 2 juta-3 juta barel per hari (bph).

Di sisi lain, jika melihat cadangan Indonesia 3,5 bilion BOE atau hanya 0,2 persen dari cadangan minyak dunia, dibutuhkan kerja luar biasa agar produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita harus ingat, produksi minyak saat ini 800.000 itu yang 200.000 bph berasal dari Banyu Urip. Kalau tidak ada Banyu Urip, produksi hanya 500 ribuan. Kalau tidak menemukan Banyu Urip lainnya, kita akan menghadapi masalah besar nantinya," ujar Syamsu.

Menurut Wakil Ketua Alumni Teknik Geologi ITB, Nanang Abdul Manaf, berdasarkan neraca sumber energi primer, pada 2025 akan ada defisit minyak sebesar 1,39 juta bph dan 2.837 juta standar kaki kubik per hari (MMCFD) gas. Defisit akan makin besar pada 2050, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD gas.

Nanang mengatakan ada beberapa langkah untuk menutup defisit migas di antaranya insentif untuk usaha eksplorasi sebagai antisipasi jangka panjang, percepatan POD/POFD, secondary dan tertiary recovery project (EOR), dan pencarian upside potential di mature field. "Selain itu, perlu mendorong BUMN migas atau perusahaan energi nasional untuk mencari sumber energi di luar Indonesia," kata Nanang yang juga Presiden Direktur PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, dalam diskusi panel yang menghadirkan Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, dan Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro terungkap bahwa energi minyak di Indonesia masih berperan besar hingga 2050 karena konsumsi yang diproyeksikan terus meningkat

Hilmi Pangiroro mengatakan, saat ini Indonesia berada di daerah transisi energi yag dari waktu ke waktu selalu berubah. "Ada tiga hal yang harus diperhatikan, pertama lingkungan, begitu keras desakan lingkungan supaya lakukan dekarbonisasi. Kita agree konvensi di Paris. Kedua elektrifikasi. Terakhir teknologi. Paling relevan buat kita adalah storage," kata Hilmi.

Menurut Hilmi, sektor hulu migas 15 tahun ke depan masih penting. Untuk itu Indonesia harus berani berkompetisi. Salah satunya bisa ditunjukkan dengan fiskal term terbaik. "Pertama fiskal harus menarik, kedua harus dihormati sampai akhir kontrak. Ketiga accelerate development. Ini kalau mau naik produksinya," tandas Hilmi.

Adapun Dharmawan Samsu memaparkan beberapa proyek strategis Pertamina, antara lain Jambaran Tiung Biru dan rencana alihkelola Blok Rokan mulai 2021.