APPKSI Minta Menko Maritim Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

APPKSI Minta Menko Maritim Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO
Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menggelar aksi damai di kantor Kementeriann Koordinator Maritim di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019. ( Foto: BeritaSatu.com / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Selasa, 25 Juni 2019 | 22:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Maritim di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/19). Mereka meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memperjuangkan nasib petani plasma sawit dan menolak pemberlakuan kembali pungutan ekspor crude palm oil (CPO).

"Perkebunan dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia berkontribusi mengurangi angka kemiskinan yang juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Sekjen APPKSI Arifin Nur Cahyono dalam aksi tersebut. Arifin menjelaskan, lewat program kemitraan atau plasma, petani kelapa sawit dapat mengelola sawit secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.

Apalagi, hal tersebut sudah disampaikan Menko Luhut dalam konferensi internasional bertema ’'Eradicating Poverty through Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity” di Universitas Pontifical Urban, Roma, Italia, 15 Mei 2018. "Tentu saja ini merupakan bentuk keberpihakan Menko Maritim terhadap petani plasma sawit di Indonesia," tambahnya.

Dijelaskannya, petani plasma sawit menguasai sebanyak 41% lahan sawit dengan luas lahan mencapai 4,6 juta hektare dan tenaga kerja langsung yang terserap di perkebunan sawit mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta orang. "Karena itu, pemerintah harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB 2030," kata dia.

Namun, lanjut Arifin, selama tiga tahun terakhir, akibat pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk mensubsidi industri biodiesel milik konglomerat, jutaan petani sawit mengalami kemiskinan. Hal ini diakibatkan karena pendapatan petani tergerus dengan adanya pungutan ekspor CPO, yaitu dengan menurunnya secara draktis harga tandan buah segar sawit milik petani.

"Kesadaran Presiden Joko Widodo terkait nasib petani sawit baru terjadi ketika Menko Maritim turun tangan untuk memberikan masukan agar pungutan ekspor CPO ditiadakan. Apalagi, selama tiga tahun ekspor CPO banyak di tolak di Eropa," kata dia.

Dia menambahkan, atas perjuangan Menko Maritim, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengeluarkan kebijakan membebaskan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Pembebasan tarif mulai berlaku sejak Maret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2019 dan akan ditinjau kembali mulai 1 Juni 2019 dengan diberlakukan kembali pungutan ekspor CPO.

"Tentu saja ini akan kembali membuat kesulitan ekonomi dan penurunan pendapatan petani plasma sawit di Indonesia. Karena itu, kami meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar memperjuangkan nasib petani plasma sawit dan menolak pemberlakuan kembali pungutan ekspor CPO," kata Arifin.



Sumber: BeritaSatu.com