Jokowi Minta Tata Kelola Pemerintah dan Keuangan Daerah Ditingkatkan

Jumat, 16 Agustus 2019 | 09:56 WIB

Penulis: Triyan Pangastuti | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tata kelola pemerintah dan keuangan daerah harus ditingkatkan meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat perolehan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat periode 2016 hingga 2018.

"Tata kelola pemerintah dan keuangan mutlak dibutuhkan," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan DPR/MPR tahun 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/7/2019).

Dia menekankan bahwa tata kelola keuangan negara harus dikelola secara akuntabel, dan transparan.

Jokowi mengatakan, perolehan opini WTP tak hanya didapat pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah. "Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah (pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018," kata Jokowi.

Jokowi menyebut BPK memiliki peranan cukup penting, untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pemberantasan korupsi, serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun" jelas Jokowi.