Daging Impor Harus Halal, PPP Minta Revisi Permendag Diterapkan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz menyayangkan sempat munculnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Namun, Permendag tersebut segera direvisi, sehingga tak memungkinkan masuknya daging impor nonhalal ke Indonesia.

"Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, pemerintah harus menjamin peredaran daging di pasaran mengantongi sertifikasi halal, termasuk daging impor yang masuk ke Indonesia," kata Aziz kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Aziz menyebut, bagi umat Islam, makanan bukan hanya barang konsumsi, namun juga harus halal dan baik, sehingga semua makanan harus dipastikan kehalalannya. "Semua hewan yang dagingnya dikonsumsi, harus melalui proses penyembelihan secara islami. Negara pengekspor harus memastikan memiliki lembaga yang memastikan halal tidaknya produk pangan," jelas Aziz.

Aziz mengaku sejak munculnya Permendag 29/2019 banyak masukan dan protes yang dilayangkan umat muslim, khususnya dari konstituen PPP. Umat Islam sempat heran, mengapa peraturan yang sempat meresahkan itu diterbitkan. "Kemdag dan kementerian lainnya jangan sampai kembali mengeluarkan peraturan yang merugikan konsumen, khususnya umat Islam," ujar Aziz.

Sebagaimana diberitakan, revisi Permendag Nomor 29/2019 telah mencantumkan secara eksplisit syarat halal dalam impor hewan dan produk turunannya.