RAPBN 2021 Disahkan, Pertumbuhan Ekonomi 2021 Ditargetkan 5%

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Asumsi pertumbuhan ekonomi 2021 ditargetkan 5 persen.

Puan menyatakan bahwa APBN 2021 dirancang komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mengantisipasi jika terjadi perlambatan ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19.

"Dalam RAPBN 2021 sudah dibuat ruang untuk kalau nanti ekonomi melambat," kata Puan.

Puan menyampaikan, setelah APBN 2021 disahkan, pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak akibat Covid-19. Penyaluran bansos diminta harus tepat sasaran sesuai nama dan alamat penerima.

"Harus diperhatikan bagaimana bansos tunai bisa langsung diberikan kepada masyarakat," ujarnya.

Dia melanjutkan, pemerintah juga harus segera mengevaluasi penyaluran bansos sebelumnya. Puan meminta bansos disalurkan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Saya juga mengimbau pemerintah melakukan evaluasi terkait pemberian bansos. Bansos yang akan diberikan ke depan ini harus tepat sasaran, distribusi di lapangan harus tetap menjaga protokol kesehatan," ujarnya.

"Walau barangnya bisa diterima, terdistribusi dengan baik, namun jika protokol mencegah Covid tidak bisa terjaga, menimbulkan kerumunan, menimbulkan antrean panjang, itu tidak akan kondusif, satu masalah terselesaikan, namun masalah lain akan muncul kembali," sambung Puan.

Asumsi Makro
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyampaikan, dalam pembahasan tingkat I Banggar DPR dan Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 5,0 persen. Sementara inflasi berada di 3,0 persen. Anggaran negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun.

Nilai tukar rupiah disepakati Rp 14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen. Asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar USD 45 per barel, lifting minyak bumi 705.000 per barel, dan lifting gas bumi sekitar 1,7 juta barel setara minyak per hari.

Untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021 pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen.

Kesepakatan soal tingkat kemiskinan adalah di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen. Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM mencapai 72,78 sampai 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani, Banggar DPR dan Pemerintah menyepakati sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan juga dipatok sama yakni 102-104.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pada masa pandemi Covid-19 ini, program perlindungan sosial sangat krusial dan dilakukan meluas terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Pada 2021, pemerintah akan mempertahankan berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Kartu Sembako, PKH, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, serta menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), untuk memperbaiki ketepatan manfaat bantuan untuk masyarakat.

"Pemerintah berterima kasih dan sangat menghargai dukungan DPR RI untuk dapat terus merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat dan terukur agar Indonesia bisa melalui cobaan berat ini," ungkap Sri Mulyani.