Meski Berlimpah, Hot Money Tidak Untuk Infrastruktur

Hot money bersifat jangka pendek dan sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan spekulatif yang mendatangkan keutungan dalam waktu singkat.

Pemerintah menegaskan tidak akan menarik dana yang bersifat jangka pendek untuk pembangunan infrastruktur karena dinilai kurang pas dan justru menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Karena gak akan pas, justru bermasalah nanti,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di kantornya, Jakarta, Jumat (28/9).

Dia menyatakan, pemerintah tetap berkomitmen menyasar dana jangka panjang karena jumlahnya masih cukup banyak, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah akan mendorong mekanisme penggunaannya berstandar internasional.

Lebih lanjut Mahendra menjelaskan, saat ini kondisi global seakan-akan terjadi ketidaksesuaian (missmatch). Aliran dana dari luar negeri (hot money) yang bersifat jangka pendek, jumlahnya sangat banyak. "Di sisi lain, pemerintah sulit memperoleh pendanaan untuk infrastruktur," kata dia.

Menurut dia, hot money bersifat jangka pendek dan sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan spekulatif yang mendatangkan keutungan dalam waktu singkat.

Sementara investasi infrastruktur bersifat jangka panjang dengan rentang waktu mendapatkan keuntungan hingga tahunan. “Hot money bukan untuk investasi jangka panjang seperti proyek infrastruktur,” katanya.

Untuk itu, pemerintah akan memperkuat tata kelola proyek. Jika good governace dijaga baik, maka pembiayaan akan datang dengan sendirinya.

Pada awalnya, katanya, pemerintah mencoba mengimplementasikan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) untuk meminimalisir keterbatasan dana. Dengan cara pandang tersebut, pemerintah sibuk dengan hitungan keperluan dana dalam jangka waktu tertentu.

Padahal dana atau pembiayaan dinilai, bukan satu-satunya masalah pengelolaan proyek PPP, kendati diakui hal itu masalah terpenting.

“Hal yang juga sangat penting adalah bagaimana good governance. 1-2 tahun terakhir ini kelihatan dan lebih cepat. Bukan hanya mengerti persoalan pokok, tapi kami juga yakin respon pemerintah sudah lebih tepat,” pungkasnya.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, dana infrastruktur hanya dianggarkan Rp195 triliun. Namun kebutuhan pembangunan infarstruktur dalam Master Plan Percapatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan dibangun untuk tahun ini saja mencapai Rp536 triliun