Kenaikkan HET LPG Subsidi di Daerah Dinilai Tidak Relevan

Jakarta, Beritasatu.com - Harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di sejumlah daerah telah naik dari Rp 16.000 menjadi sekitar Rp 19.000 per tabung. Hal itu dinilai tidak relevan karena dana subsidi sudah dianggarkan pusat

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menilai, kenaikan HET LPG di sejumlah daerah tidak relevan dan tidak berdasar. "Pasalnya dana subsidi untuk membuat harga LPG 3 kg tidak naik, sudah dijamin dan disediakan oleh pemerintah pusat," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (1/8/2022).

Baca Juga: Tekan Impor, PLN Realisasi Konversi Kompor LPG ke Induksi

Pemerintah pusat berketetapan untuk mempertahankan harga LPG 3 kg sesuai HET yang berlaku semula yakni Rp 12.750 per tabung. Tujuannya melindungi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk akibat kenaikan harga berbagai barang dan jasa, serta dampak pandemi Covid-19.

Apalagi pemerintah telah menganggarkan dana Rp 502,4 triliun untuk subsidi energi di APBN. Dari total dana itu, lebih Rp 66 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg.

"Subsidi APBN untuk LPG 3 kg berlaku untuk seluruh rakyat, tanpa membedakan wilayah atau daerah tempat tinggalnya," kata Marwan.

Menurutnya, ketika pemda-pemda tetap menaikkan harga LPG 3 kg, maka yang paling diuntungkan adalah para pengusaha di sekitar distribusi atau penjualan LPG 3 kg.

Baca Juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg, Ini Update Terbaru Wamenkeu

Para penguasa daerah, dikatakannya harus diingatkan tentang peran pemerintah pusat dan DPR tentang penggunaan APBN. Dana subsidi LPG 3 kg di APBN merupakan ranah yang kebijakan dan nilainya ditetapkan pemerintah dan DPR.

Untuk itu, semestinya pemerintah dan DPR yang menentukan kebijakan harga tersebut dilaksanakan di lapangan. "Guna menolong rakyat yang terdampak, Presiden Jokowi perlu menerbitkan instruksi agar harga LPG yang telah naik, dikembalikan ke harga semula," katanya.