Pemprov Jakarta Bakal Sidak LPG Subsidi di Hotel hingga Restoran

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, mulai dari hotel, kafe, hingga restoran untuk mencegah penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan pengawasan tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait lainnya.

“Pengawasan ini melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) serta instansi terkait lainnya,” kata dia dilansir dari Antara, Jumat (24/4/2026).

Langkah pengawasan ini dilakukan seiring dengan kenaikan harga LPG nonsubsidi, baik tabung 12 kg maupun 5,5 kg.

Harga LPG 12 kg di Jakarta tercatat naik Rp 36.000, dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp 17.000, dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku pada 18 April 2026.

Chico menegaskan, meskipun terjadi penyesuaian harga, Pemprov Jakarta memastikan ketersediaan LPG nonsubsidi tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di pasaran.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg.

Ia menilai kondisi geopolitik global serta belum stabilnya rantai pasok (supply chain) membuat pengawasan terhadap energi perlu diperketat.

“Dalam kondisi geopolitik yang seperti ini dan juga sampai hari ini belum terselesaikan berkaitan dengan supply chain dan juga BBM, maka Pemerintah Jakarta secara khusus akan memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kg,” ujar Pramono.

Menurut dia, kebutuhan BBM dan LPG 3 kg di Jakarta sangat besar, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan distribusi dan ketersediaannya tetap terjaga.

Pramono juga meminta seluruh jajaran Pemprov untuk mengantisipasi potensi keterlambatan penanganan isu energi tersebut agar tidak berdampak pada masyarakat.