Polri Bongkar Penyalahgunaan LPG Subsidi di Klaten, Negara Rugi Rp 6 M

Klaten, Beritasatu.com — Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 6 miliar. Kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan distribusi LPG bersubsidi, Sabtu (2/5/2026).

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni, serta Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan penyalahgunaan LPG subsidi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi dalam hal ini LPG maupun BBM bukan hanya berkhianat terhadap negara saja tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini,” ujar Nunung.

Ia juga menegaskan komitmen institusinya untuk menindak tegas seluruh pelaku tanpa kompromi.

“Posisi kami dari Polri tetap konsisten bahwa tidak ada lagi kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi,” tegasnya.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan intensif yang mengarah pada sebuah gudang di wilayah Klaten yang digunakan untuk praktik ilegal.

“Penyelidik menemukan adanya dugaan gudang penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kemudian dilakukan pemantauan saat pelaku memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung 5 kilogram maupun 12 kilogram,” jelas Irhamni.

Ia mengungkapkan, modus operandi pelaku adalah memanfaatkan selisih harga untuk meraup keuntungan pribadi.

“Pelaku membeli tabung gas 3 kilogram bersubsidi, kemudian isinya dipindahkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram, lalu dijual dengan harga nonsubsidi,” ungkapnya.

Dalam penggerebekan tersebut, aparat mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, serta sejumlah alat dan kendaraan operasional. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pemodal utama masih dalam pengejaran.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto menyatakan dukungan terhadap langkah aparat sekaligus mengimbau masyarakat agar membeli LPG melalui jalur resmi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG hanya di outlet resmi Pertamina. Jangan tergiur harga murah karena bisa jadi bersumber dari praktik ilegal,” ujarnya.

Polri memastikan akan menjerat para pelaku dengan pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Aparat juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan praktik serupa guna memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.