AS Turunkan Tarif Impor Thailand dan Kamboja Jadi 19%

Washington, Beritasatu.com – Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor sebesar 19% bagi produk dari Thailand dan Kamboja, lebih rendah dari rencana awal sebesar 36%. Keputusan ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memblokir kesepakatan dagang dengan kedua negara apabila tidak menghentikan bentrokan perbatasan mematikan.

Malaysia, yang menjadi mediator gencatan senjata, juga menyamakan tarifnya sebesar 19%, sejalan dengan tarif yang telah diberlakukan untuk negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Filipina.

Awal pekan ini, pemimpin Thailand dan Kamboja sepakat melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri bentrokan terburuk dalam lebih dari satu dekade, yang menewaskan lebih dari 40 orang. Namun, gencatan senjata itu diuji dengan tuduhan dari pihak Thailand yang menuding pasukan Kamboja melanggar perjanjian dengan melakukan penembakan tanpa alasan.

Tarif baru diumumkan bersamaan dengan pernyataan Trump bahwa AS akan mempertahankan tarif global minimum sebesar 10%, lebih rendah dari ancaman sebelumnya yang mencapai 15% atau lebih.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengonfirmasi adanya kesepakatan dengan Thailand dan Kamboja, namun tidak memerinci lebih lanjut. AS juga menjalin kesepakatan dagang dengan negara lain, termasuk Korea Selatan yang sepakat dengan tarif 15% dan India yang rencananya dikenakan tarif 25%.

Thailand sebelumnya menawarkan akses pasar yang lebih luas untuk produk AS, berjanji menghapus tarif atas 90% barang, serta memangkas surplus perdagangan sebesar 70% dalam tiga tahun. Negara itu juga akan mengatasi masalah pengalihan rute ekspor barang produksi negara ketiga.

Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, sempat memprediksi AS akan menyamakan tarifnya dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang rata-rata menerapkan tarif sekitar 20%. AS merupakan pasar ekspor terbesar Thailand tahun lalu, dengan kontribusi 18% dari total pengiriman.

Tarif impor yang lebih rendah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Thailand yang sangat bergantung pada perdagangan, terutama di tengah tekanan utang rumah tangga yang tinggi dan lesunya konsumsi domestik.