ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Shutdown Amerika, 750.000 PNS Bakal Kena PHK

Senin, 6 Oktober 2025 | 11:22 WIB
MK
MK
Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK
Presiden Donald Trump menonaktifkan ponselnya di Ruang Oval Gedung Putih, di Washington.
Presiden Donald Trump menonaktifkan ponselnya di Ruang Oval Gedung Putih, di Washington. (AP/AP)

Washington, Beritasatu.com – Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal atau pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat (AS) akan dirumahkan secara bertahap setiap harinya jika terjadi government shutdown.

Pegawai yang dirumahkan itu termasuk staf Kongres yang tidak akan menerima gaji selama penutupan pemerintahan berlangsung. Kondisi ini akan menambah tekanan pada anggota parlemen dan Gedung Putih untuk segera mencapai kesepakatan guna membuka kembali pemerintahan.

Menurut Direktur CBO Phillip Swagel dalam suratnya kepada anggota parlemen pada Selasa (30/9/2025), biaya kompensasi harian bagi pegawai yang dirumahkan mencapai sekitar US$ 400 juta atau sekitar Rp 6,64 triliun.

ADVERTISEMENT

Pemerintahan AS akan berhenti beroperasi jika Kongres gagal mengesahkan anggaran sementara (stopgap spending bill). Gedung Putih juga memperingatkan bahwa status dirumahkan sementara (furlough) dapat berubah menjadi pemutusan hubungan kerja permanen.

CBO menyebut estimasi tersebut didasarkan pada rencana darurat setiap lembaga dan panduan dari Kantor Manajemen Personel (Office of Personnel Management/OPM).

“Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap hari karena beberapa lembaga mungkin menambah jumlah pegawai yang dirumahkan seiring lamanya shutdown, sementara lembaga lain mungkin memanggil kembali sebagian pegawai,” tulis Swagel seperti dikutip dari Axios.

Setiap lembaga wajib menentukan siapa saja pegawai yang “dikecualikan” dan siapa yang harus dirumahkan. Selama shutdown, tidak ada pegawai yang menerima gaji.

“Personel militer aktif umumnya termasuk dalam kategori pegawai yang dikecualikan dan tetap wajib bekerja selama shutdown berlangsung. Seperti pegawai federal lainnya, mereka baru akan dibayar setelah anggaran kembali disahkan,” lanjut Swagel.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

WFH ASN Cuma Ubah Metode Kerja, Bukan Produktivitas

WFH ASN Cuma Ubah Metode Kerja, Bukan Produktivitas

EKONOMI
Wamendagri Pastikan WFH ASN Tak Ganggu Pelayanan Publik

Wamendagri Pastikan WFH ASN Tak Ganggu Pelayanan Publik

NASIONAL
Gaji Ke-13 PNS 2026: Jadwal Pencairan dan Rincian Besaran per Golongan

Gaji Ke-13 PNS 2026: Jadwal Pencairan dan Rincian Besaran per Golongan

NASIONAL
8 Bentuk Gratifikasi yang Wajib Diwaspadai PNS Saat Lebaran

8 Bentuk Gratifikasi yang Wajib Diwaspadai PNS Saat Lebaran

NASIONAL
Sanksi PNS Bolos Kerja Seusai Lebaran, Potong Tunjangan hingga Pecat

Sanksi PNS Bolos Kerja Seusai Lebaran, Potong Tunjangan hingga Pecat

NASIONAL
Mendagri Sebut Wacana WFA Tunggu Arahan Presiden

Mendagri Sebut Wacana WFA Tunggu Arahan Presiden

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT