Tolak Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Pukul Agresor di Mulut!

Teheran, Beritasatu.com – Di tengah gempuran udara yang kian intensif, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki niat untuk mengupayakan gencatan senjata. Pernyataan ini disampaikan Qalibaf melalui unggahan resmi di platform X, menanggapi eskalasi serangan dari pihak lawan.

Qalibaf, yang dikenal sebagai tokoh garis keras, menekankan bahwa langkah militer adalah satu-satunya jawaban untuk memberikan efek jera kepada pihak agresor.

"Kami jelas tidak mencari gencatan senjata. Kami percaya agresor harus dipukul di mulut agar mereka belajar pelajaran sehingga mereka tidak pernah lagi berpikir untuk menyerang Iran tercinta kami. Rezim zionis melihat keberadaan memalukannya dalam kelanjutan siklus perang-negosiasi-gencatan senjata dan kemudian perang lagi untuk mengkonsolidasikan dominasinya. Kami akan mematahkan siklus ini,” ungkapnya.

Retorika Qalibaf ini bukan sekadar gertakan, melainkan cerminan posisi politik garis keras di Teheran. Dalam lingkaran kekuasaan Iran, pembicaraan mengenai gencatan senjata sering kali dipandang sebagai tanda kelemahan diplomatik.

Dengan menolak siklus "perang-negosiasi", Qalibaf secara eksplisit menolak usulan gencatan senjata yang sebelumnya diinisiasi oleh Rusia. Sebagai mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), pernyataan ini juga berfungsi sebagai pesan moral bagi pasukan militer di lapangan. Ia ingin meyakinkan bahwa kepemimpinan baru di bawah Mojtaba Khamenei tidak akan mundur sedikit pun, meski menghadapi pemboman yang "belum pernah terjadi sebelumnya".

Menariknya, komentar keras ketua parlemen ini muncul di saat lembaga legislatif Iran sendiri belum mengadakan satu sesi pun sejak dimulainya serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat terhadap posisi-posisi strategis Republik Islam.

Sikap diamnya parlemen secara institusional, yang kontras dengan pernyataan vokal ketuanya, memicu pertanyaan mengenai konsolidasi internal pemerintahan Iran di tengah situasi darurat nasional. Kini, dunia menanti apakah narasi "pukul di mulut" ini akan diterjemahkan menjadi aksi militer yang lebih besar atau sekadar benteng retorika dalam menghadapi tekanan global.