Respons Jepang hingga Eropa atas Ajakan AS Amankan Selat Hormuz

Jakarta, Beritasatu.com - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah belakangan menjadi perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyerukan kepada sejumlah negara sekutu untuk membantu menjaga keamanan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.

Seruan tersebut disampaikan di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang berada di antara Iran dan Oman dan memiliki peran sangat penting bagi distribusi energi global. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur ini setiap hari.

Ketegangan militer yang meningkat di kawasan tersebut mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak serta mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan telah menghubungi sekitar tujuh negara untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.

Namun hingga saat ini, belum ada komitmen resmi dari negara-negara yang dimaksud untuk mengirimkan kapal perang ke kawasan tersebut. Berikut beberapa negara yang memberikan sikap Ta seruan AS:

Jepang

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, menyatakan bahwa pemerintahnya belum mengambil keputusan terkait kemungkinan pengiriman kapal pengawal ke kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, Jepang masih mengkaji berbagai langkah yang dapat diambil, baik secara mandiri maupun dalam kerangka hukum yang berlaku di negaranya.

Jepang dikenal memiliki kebijakan pertahanan yang berhati-hati, khususnya terkait pengerahan pasukan ke luar negeri. Oleh karena itu, keputusan untuk mengirim kapal militer ke wilayah konflik dipandang sebagai langkah yang sensitif secara politik.

Pada sisi lain, Jepang memiliki kepentingan strategis terhadap keamanan jalur tersebut. Sebagian besar kebutuhan energi negara itu berasal dari kawasan Timur Tengah dan sebagian besar diangkut melalui Selat Hormuz.

Australia

Pemerintah Australia juga menyatakan tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut ke Selat Hormuz.

Menteri Transportasi Australia Catherine King, menegaskan bahwa meskipun jalur pelayaran tersebut sangat penting bagi perdagangan global, negaranya tidak berpartisipasi dalam upaya pengamanan tersebut.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah Australia dalam menanggapi kemungkinan keterlibatan militer secara langsung di kawasan yang tengah dilanda ketegangan.

Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Amerika Serikat sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan pengiriman kapal perang.

Berdasarkan ketentuan konstitusi Korea Selatan, pengerahan pasukan militer ke luar negeri harus memperoleh persetujuan parlemen. Oleh karena itu, setiap rencana pengiriman kapal militer ke Selat Hormuz perlu melalui proses kajian politik dan hukum secara menyeluruh.

Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dilaporkan telah berdiskusi dengan Presiden Trump mengenai pentingnya membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz guna mengakhiri gangguan terhadap perdagangan global.

Meski demikian, pemerintah Inggris masih mempertimbangkan secara hati-hati kemungkinan keterlibatan militer langsung. Sejumlah pejabat menilai bahwa pengiriman kapal perang ke kawasan yang tengah bergejolak berpotensi memperburuk situasi keamanan.

Uni Eropa

Para menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa juga membahas kemungkinan memperkuat misi keamanan maritim di kawasan Timur Tengah.

Namun hingga saat ini belum terdapat rencana untuk memperluas cakupan operasi tersebut hingga mencakup Selat Hormuz.

Saat ini, Uni Eropa menjalankan operasi maritim bernama Aspides yang dibentuk pada 2024 untuk melindungi kapal-kapal dari serangan kelompok bersenjata di kawasan Laut Merah.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul, menyampaikan keraguan terhadap rencana perluasan misi keamanan laut hingga ke Selat Hormuz.

Menurutnya, operasi yang berjalan saat ini bahkan belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Karena itu, pemerintah Jerman menilai bahwa perluasan operasi militer belum tentu mampu memberikan jaminan keamanan yang lebih baik di kawasan tersebut.

Gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz memberikan dampak signifikan terhadap pasar energi global.

Jalur laut ini merupakan salah satu titik transit minyak paling penting di dunia, sehingga setiap gangguan secara langsung memengaruhi pasokan serta harga minyak internasional.

Situasi yang masih belum stabil di kawasan tersebut menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap stabilitas ekonomi dan energi global.