Jadi Sasaran Kritik Soal Sekolah Militer, Dedi Mulyadi Buka Suara

Bandung, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendadak menjadi sasaran kritik terkait kebijakannya yang meminta pelajar mengikuti sekolah militer. 

Menanggapi kritikan tersebut, Dedi menegaskan, pelajar yang mengikuti sekolah militer hanya mereka yang sudah mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, pun harus berdasarkan persetujuan dari orang tua. 

Pernyataan itu disampaikan Dedi seusai memimpin apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5/2025) pagi.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik, itu yang diserahkan. Kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima," ungkapnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan, program ini bukan paksaan, melainkan respons atas permintaan orang tua yang menyerahkan anak-anaknya karena tak lagi mampu membina di rumah. Ia mencontohkan daerah Purwakarta yang sudah menerapkan program ini sejak awal.

"Orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, ke bupati, lalu anaknya dikirim ke barak Resimen 1 Stirayuda Kostrad," ujarnya.

Meski menuai kontroversi terkait sekolah militer untuk pelajar, Dedi menegaskan pelajar-pelajar ini tetap mengikuti pendidikan formal, hanya saja dengan pola dan lingkungan yang lebih disiplin. "Mereka tetap sekolah, gurunya tetap mengajar di sana. Gizinya cukup, olahraga cukup, istirahat cukup. Saya lihat mereka justru happy," kata Dedi.

Saat ini, tercatat sudah ada 69 pelajar yang menjalani program tersebut, 39 dari Purwakarta dan 30 dari Kota Bandung.

Sebelumnya, Imparsial mengkritik keras rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa SMA nakal ke barak TNI untuk pembinaan. LSM yang fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) itu menilai kebijakan tersebut sangat berbahaya dan berpotensi mempertebal budaya kekerasan di kalangan siswa.

“Imparsial memandang rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi tersebut tidak hanya bentuk nyata militerisasi di ranah sipil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangannya dikutip, Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, pelibatan militer untuk menjawab persoalan siswa nakal jelas menyalahi fungsi TNI. Sebagai pemimpin sipil, Dedi Mulyadi sudah sepatutnya menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan urusan militer.

“Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi,” ujar Ardi terkait sekolah militer untuk pelajar yang digulirkan Dedi Mulyadi.