Tidak Bisa Berharap Internal Kemenkeu, MAKI Minta KPK Harus Bergerak Cepat

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) senilai Rp 300 triliun yang dilakukan oleh 160 orang pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kurang waktu 14 tahun, yakni sejak tahun 2009-2023.

Menurut Boyamin, dalam menyelesaikan dugaan tipikor pegawai Kemenkeu ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen)Kemenkeu. Pasalnya, Ditjen Kemenkeu hanya melakukan sanksi administrasi. Sedangkan sanksi pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum pidana seperti KPK, kejaksaan agung dan kepolisian.

"Tidak bisa diselesaikan dengan inspektorat karena inspektorat itu bicara soal sanksi administratif bukan pidana. Pidana adalah kewenangan dari aparat penegak hukum pidana, ada KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, jadi bukan inspektorat," kata Boyamin pada acara Obrolan Malam Fristian Episode 78 bertajuk; "Transaksi Janggal Rp 300 T Pejabat Nakal"yang disiarkan BTV, Kamis (9/3/2023).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp 300 triliun selama sekitar 13 tahun, sejak 2009 sampai saat ini. Transaksi mencurigakan itu melibatkan 460 orang.

Pernyataan Mahfud MD yang berada di Sleman, Yogyakarta, dikutip dari YouTube @KemenkoPolhukamRI, Rabu (8/3/2023).

"Sudah ada lebih dari 160 laporan mengenai hal tersebut, tetapi belum diperoleh perkembangan lebih lanjut," katanya.

Menurutnya, transaksi mencurigakan itu baru belakangan ini disikapi karena dua kasus pejabat pajak yang menyita perhatian publik, yakni Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno Aji. Selain itu, kesibukan yang luar biasa di Kemenkeu membuat transaksi mencurigakan itu baru diperhatikan saat ini.

Senada dengannya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya telah menyampaikan temuan transaksi tak wajar ke Kemenkeu sejak 2009.

"Temuan tersebut sudah terjadi sejak periode lama. Sudah kami serahkan ke Kemenkeu sejak 2009 sampai 2023," katanya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyatakan pihaknya belum menerima informasi transaksi mencurigakan seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tetapi nanti akan kami cek," katanya dalam konferensi pers tindak lanjut penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Dirjen Bea Cukai Askolani menambahkan sesuai mekanisme yang ada, Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan segera berkoordinasi dengan Mahfud MD dan meminta klarifikasi kepada PPATK terkait hal tersebut.

--