Soal Larangan Bukber, Menag: Pemerintah Beri Alternatif yang Lebih Bermanfaat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pemerintah telah memberikan alternatif yang bermanfaat untuk tidak melakukan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan. Salah satunya dengan kegiatan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.

"Jadi kalau tidak buka bersama bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin yatim piatu kan lebih bermanfaat. Enggak ada kontroversi ah siapa bilang enggak ada kontroversi tadi saya cek sudah ada supaya dialihkan untuk santunan fakir miskin," kata Gus Yaqut, sepaan Yaqut Cholil Qoumas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Gus Yaqut membantah jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding anti-Islam buntut dari kebijakan melarang pejabat dan pegawai pemerintahan menggelar bukber. Dikatakan, kebijakan tersebut bukan merupakan suatu larangan melainkan imbauan untuk tidak melakukan buka puasa bersama.

"Semua diurus, mulai dari lahir, sampai mati, ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus, enggak ada pemerintahan anti-Islam. Ya kan bagus kalau bukan larangan ya himbauan supaya supaya tidak ada buka bersama kan lebih bagus," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat dan pegawai pemerintahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah.

Presiden Jokowi dalam arahannya tersebut, meminta kegiatan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan ditiadakan.

Arahan Jokowi ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Arahan Presiden Jokowi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.