Indeks Kebebasan Pers Turun, Dewan Pers: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pers merilis hasil survei indeks kebebasan pers (IKP) 2023. Hasilnya, IKP 2023 memperoleh 71,5 poin atau menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan ada beberapa aspek yang menyebabkan IKP 2023 turun. Salah satunya yakni aspek global.

"Ya saya kira naik turunnya indeks kemerdekaan pers ini kan bukan hanya di Indonesia ya. Sama juga di global. Memang situasi kita pascapandemi bisa jadi salah satu pemicu, salah satu yang ikut memengaruhi kemerdekaan pers kita," kata Ninik pada wartawan Kamis (31/8/2023).

Selain itu, sambung Ninik, kasus kekerasan fisik maupun alat kerja masih dialami para jurnalis. Faktor tersebut juga membuat IKP 2023 turun.

"Situasi kerja dari temen-temen jurnalis yang masih mengalami intimidasi, kekerasan baik fisik maupun alat kerjanya. Ini harus menjadi bagian tanggung jawab bersama," sambung Ninik.

Saat disinggung terkait kemungkinan perununan IKP 2023 dengan Pemilu 2024, Ninik menampiknya.

"Saya kira kita kan pemilu bukan hanya di menjelang 2024 ya, kita punya pengalaman pemilu 2014, punya pemilu 2019," kata dia.

"Jadi penyebab turunnya nilai indeks kemerdekaan pers sejak 2016 yang naik terus ini tidak dipicu karena kita menjelang pemilu (2024), tidak ada korelasinya dengan pemilu," jelas dia.

Survei ini metode campuran, kuantitatif dan kualitatif, berbasis data penilaian ahli (expert judgement), dan analisis data sekunder dan temuan temuan di lapangan. Jumlah responden di setiap provinsi 12 orang, sehingga secara nasional mencapai jumlah 408 orang ditambah 10 orang narasumber ahli di tingkat nasional.