Pemerintah Akan Libatkan Swasta Bangun Jaringan Gas Bumi

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas progres pembangunan jaringan gas bumi dan subsidi LPG di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Dalam ratas, Jokowi meminta agar pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dipercepat demi mengurangi beban fiskal dari subsidi LPG.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beban fiskal pemerintah untuk subsidi LPG terus meningkat. Konsumsi LPG subsidi pada 2022 mencapai 7,8 juta ton. Sementara LPG non subsidi menurun yaitu sekitar 570.000 ton.

Menurut Airlangga, subsidi untuk konsumsi LPG tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 117 triliun.

"Beban fiskal ini terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat terutama LPG subsidi," kata Airlangga seusai mengikuti rapat.

Demi mengurangi beban fiskal tersebut, pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Airlangga mengungkapkan progres pembangunan jaringan gas bumi ke rumah tangga baru mencapai 835.000 sambungan rumah (SR).

Jaringan tersebut dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebanyak 241.000 SR dan pemerintah sebanyak 594.000 SR. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yaitu 4 juta SR pada 2024.

"Tentu jaringan gas ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan," kata Airlangga.

Pembangunan 2,5 juta SR hingga 2024 nantinya akan melibatkan pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Hal tersebut akan diatur dalam perubahan peraturan presiden (perpres) dengan Kementerian ESDM akan menjadi penanggung jawab dalam KPBU tersebut.

"Nah caranya tentu merubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota," kata Airlangga.

Untuk diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan jaringan gas ditargetkan mencapai 4 juta SR. Pemerintah terus mendorong penggunaan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap gas LPG.