PKS Minta Anggaran Pendidikan APBN 2025 Fokus Benahi Masalah UKT Mahal

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menekankan agar APBN 2025 dapat menjadi solusi  permasalahan melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN) yang meresahkan publik.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil dalam agenda penyampaian pandangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 pada Rapat Paripurna ke-18 2024.

"Permasalahan melonjaknya UKT di perguruan tinggi negeri meresahkan publik dan harus segera diselesaikan," ujar Nasir, di ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Menurut Nasir, dilihat dari APBN 2024, aspek belanja pendidikan yang sifatnya mandatory spending dengan alokasi 20% dari APBN belum fokus meningkatkan kualitas pendidikan.

"Proporsi anggaran pendidikan yaitu 52% pada 2024 merupakan transfer daerah, sedangkan 33% dari anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di kementerian dan lembaga lainnya," katanya.

Untuk itu, Nasir menilai, KEM PPKF yang menjadi dasar acuan penetapan APBN 2025 harus fokus meningkatkan kualitas pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Di samping itu, PKS juga mendorong agar tunjangan profesi guru harus dialokasikan secara memadai, baik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.

"Agar tersedia alokasi penambahan dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K guru dan tenaga pendidikan lainnya untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sektor pendidikan. Fraksi PKS juga mendorong realisasi dana abadi yang signifikan bagi pesantren dan kebudayaan," tuturnya.

Terakhir, Nasir menyampaikan, kebijakan anggaran negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa APBN disusun dengan fokus utama pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan mandat konstitusi.

"Fraksi PKS mengingatkan bahwa penetapan target makro ekonomi 2025 harus kredibel karena merupakan masa transisi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. Penetapan target 2025 menjadi tahapan awal pemerintah mencapai Indonesia emas 2045," tandasnya.