Isu Politik-Hukum Terkini: Kabar Sri Mulyani Mundur hingga Kasus PDNS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah berita politik dan hukum pada Jumat (14/3/2025) menjadi perbincangan hangat para pembaca. Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari Kabinet Merah Putih menarik perhatian pembaca Beritasatu.com.

Berita politik dan hukum lainnya, yakni penunjukan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai seskab yang tidak melanggar aturan, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membantah mengirim utusan ke PDIP agar tidak dipecat, usul Presiden Prabowo Subianto terkait penjara koruptor, hingga dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

1. Menkeu Sri Mulyani Diisukan Mundur, Dasco: Belum Ada Rencana Reshuffle

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle kabinet saat ini.

Dasco mengatakan, pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), hanya untuk berbuka puasa bersama sambil membahas isu ekonomi. Lebih lanjut, Dasco memandang pertemuan keduanya terlihat dibalut dalam suasana akrab.

Sebelumnya, seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani bungkam saat ditanya kabar dirinya akan mundur dari jabatan menkeu di Kabinet Merah Putih. Menkeu tak menjawab dan hanya memberikan senyuman.

2. DPR: Letkol Teddy sebagai Seskab Tak Langgar Aturan, Biarkan Bekerja

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menegaskan penunjukan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai sekretaris kabinet (Seskab) tidak melanggar aturan. Nurul meminta publik tidak memperdebatkan hal tersebut dan membiarkan Letkol Teddy bekerja secara profesional membantu Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Nurul, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) sehingga Letkol Teddy tidak perlu mundur dari dinas aktif TNI.

3. Jokowi Bantah Tudingan Kirim Utusan agar Tak Dipecat PDIP

Selain isu Sri Mulyani mundur, berita politik dan hukum lainnya, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo yang membantah tudingan dirinya mengutus orang menemui pengurus DPP PDIP untuk meminta agar dirinya tidak dipecat.

Mantan wali kota Solo itu pun menegaskan ia tidak ada kepentingan hingga harus mengutus orang untuk mendatangi pengurus DPP PDIP. Jokowi mengaku selama ini selalu diam meski namanya selalu disebut-sebut untuk hal-hal yang tidak dilakukan. Namun, ia juga menegaskan kesabarannya ada batasnya.

4. Prabowo Usul Penjara Koruptor di Pulau Terpencil

Sebuah penjara koruptor di pulau terpencil untuk mereka yang dihukum karena kasus korupsi. Itulah ancaman yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (13/3/2025) saat ia menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas korupsi.

Berbicara dalam kunjungannya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di Jakarta, Prabowo mengkritik para pejabat korup yang menyalahgunakan dana negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menekankan korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan Indonesia.

5. Jaksa Usut Kasus Dugaan Korupsi PDNS, Nezar: Serahkan ke Proses Hukum

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2024. Nezar mengatakan, pihaknya menyerahkan penanganan kasus PDNS senilai Rp 958 miliar tersebut kepada proses hukum.

Nezar enggan mengomentari ketika ditanya soal kemungkinan dirinya sempat mencium ada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS selama menjabat wamen. Diketahui, Nezar sudah menjabat sebagai wakil menteri sejak 2023.

Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait isu Sri Mulyani mundur.