Uya Kuya: PPDS Dipaksa Dokter Senior Bayar Rp 500 Juta untuk Clubbing

Jakarta, Beritasatu.com -  Uya Kuya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, melontarkan pengakuan mengejutkan saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, beberapa waktu lalu. Dalam forum resmi itu, ia mengungkap praktik kekerasan, pemerasan, hingga tindakan tak pantas yang dialami mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) oleh dokter senior mereka.

Salah satu kasus yang dibuka oleh Uya Kuya melibatkan seorang dokter PPDS di Bandung, Jawa Barat yang mengaku dipaksa membayar hingga Rp 500 juta, termasuk untuk biaya clubbing dokter senior. Uya Kuya menilai praktik ini sudah masuk ke ranah pelanggaran hukum yang serius.

Masih dalam rapat tersebut, Uya Kuya secara gamblang menyinggung kasus perundungan terbaru di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang. Seorang peserta PPDS diduga menjadi korban kekerasan fisik, bahkan testisnya ditendang oleh dokter senior berinisial YS.

“YS ini bukan pertama kali bermasalah. Tahun 2019 pernah dihukum tidak boleh mengajar lima tahun karena bullying, dan di tahun 2003 juga pernah kena sanksi disiplin,” ungkap Uya Kuya dikutip dari akun Instagram miliknya, Jumat (2/5/2025).

Lebih lanjut, Uya Kuya membeberkan kesaksian mantan dokter PPDS dari Bandung yang mengaku disiksa secara fisik dan mental oleh seniornya. Korban dipaksa berdiri satu kaki selama tiga jam, push up, merangkak, mengangkat kursi lipat selama satu jam, hingga disuruh membayar servis mobil dan biaya hiburan malam seniornya.

“Biaya yang dia keluarkan sampai Rp 500IX juta hanya dalam tiga semester. Ini sudah sangat tidak manusiawi,” kata Uya dengan nada geram.

Ironisnya, setelah korban memberanikan diri untuk melapor, belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Bahkan, korban disebut sempat dihukum karena izin pulang untuk menemani istrinya yang melahirkan “Dia ditampar, didorong di toilet, dan dihukum satu bulan tidak boleh kemana-mana. Tapi setelah speak up, tidak ada tindak lanjut,” ujar Uya.

Uya Kuya menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Anti-Bullying yang melibatkan Polri, TNI, hingga KPK. Menurutnya, data-data kekerasan di lingkungan PPDS sudah ada di Kemenkes dan seharusnya segera ditindaklanjuti.

“Kalau kita ingin bersih, semua data itu harus dibuka dan diserahkan ke kepolisian. Harus ada efek jera,” tegas Uya Kuya di akhir pernyataannya.