Isu Politik-Hukum Terkini: Mentan Amran Dijagokan Pimpin PPP

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah isu politik dan hukum pada Selasa (27/5/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik perhatian pembaca Beritasatu.com.

Isu politik dan hukum lainnya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan penambahan dana partai politik (parpol) dari APBN, usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto, Antonius Kosasih didakwa merugikan negara Rp 1 triliun dalam kasus dugaan investasi fiktif Taspen, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dilaporkan PDIP ke Bareskrim terkait tudingan partai judi online.

Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

1. Mentan Amran Dijagokan Pimpin PPP, Haji Isam Bantah Ikut Campur

PPP saat ini tengah mencari figur yang mampu memperkuat kembali partai yang berdiri sejak 5 Januari 1973. Salah satu nama yang disebut mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum pada Muktamar PPP pada September 2025, yakni Mentan Andi Amran Sulaiman.

Disebut-sebut, Amran mendapat dukungan dari pengusaha nasional Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam. Namun, Haji Isam menegaskan dirinya sama sekali tidak tahu menahu terkait diusungnya Amran sebagai calon ketua umum PPP.

2. KPK Usul Tambah Dana Parpol, Golkar Setuju dengan Syarat

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah dana partai politik (parpol) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mendapat tanggapan positif dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai usulan itu sah dan penting demi membangun demokrasi yang sehat. 
Menurut dia, rekomendasi dari KPK didasarkan pada riset dan kajian. Meski menyetujui prinsipnya, Ace menegaskan jumlah tambahan dana tersebut harus tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.

Ace lantas membandingkan dengan negara-negara demokrasi lain yang sudah lebih dahulu memberikan bantuan keuangan dari negara kepada partai politik.

3. Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Puan: Kita Serahkan kepada Dewan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto harus melalui proses peninjauan oleh dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Puan menekankan pentingnya semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang dalam penilaian gelar kehormatan.

Sebelumnya, wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat penolakan dari sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998. Para aktivis menyatakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi.

4. Investasi Fiktif Taspen, Antonius Kosasi Didakwa Rugikan Negara Rp 1 T

Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, didakwa merugikan negara Rp 1 triliun dalam kasus dugaan investasi fiktif Taspen. Kosasih didakwa bersama eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto yang diduga turut menikmati hasil korupsi dalam kasus ini.

Jaksa menilai Kosasih bersama Ekiawan melakukan investasi pada reksa dana I-Next G2 dari portofolio PT Taspen tanpa didukung hasil analisis investasi. Tindakan keduanya masuk kategori perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

5. Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Terkait Tuduhan Judi Online

Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri pada Selasa (27/5/2025). Pelaporan ini dilakukan buntut pernyataan Budi Arie yang diduga mengaitkan PDIP dengan judi online (judol).

Menurut Wiradarma Harefa, salah satu kader PDIP yang hadir langsung ke Bareskrim, ucapan Budi Arie dianggap sebagai fitnah yang menyakitkan seluruh kader partai berlambang banteng tersebut.

Untuk mendukung laporan tersebut, Wiradarma menyatakan pihaknya telah melampirkan bukti berupa video utuh dan rekaman percakapan yang menunjukkan pernyataan Budi Arie yang dimaksud.