Kasus Keracunan, DPR Desak Dapur MBG Tanpa SLHS Tutup Sementara

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak agar dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dilarang beroperasi sementara.

Pernyataan itu disampaikan Charles menyusul maraknya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. “Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

Charles mengungkapkan, dari 8.549 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah, hanya 34 dapur yang sudah memiliki SLHS. Artinya, mayoritas dapur belum memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang diwajibkan.

Menurutnya, keberadaan sertifikat tersebut sangat penting. Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan sehingga berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.

“Program MBG harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar target jumlah dapur, tetapi mengabaikan keamanan pangan,” tegasnya.

Charles menekankan, kasus keracunan akibat makanan MBG tidak boleh terulang. Ia meminta pemerintah memastikan standar higienitas dan keamanan pangan terpenuhi sebelum dapur dioperasikan.