Sidak SPPG di Jakbar, Dudung Temukan Sejumlah Pelanggaran Serius

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026) pagi. Dia menemukan sejumlah kondisi dapur yang dinilai jauh dari standar kelayakan, mulai dari area pengolahan yang kotor hingga adanya belatung pada fasilitas penyimpanan makanan.

Temuan itu mendorong Kantor Staf Presiden (KSP) segera melakukan evaluasi dan audit nasional terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). KSP menegaskan akan menjatuhkan sanksi hingga penghentian sementara operasional bagi dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Sidak dilakukan di dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berjalan sesuai standar mutu dan keamanan pangan.

Inspeksi tersebut menemukan sejumlah pelanggaran serius. Selain kondisi dapur yang panas dan kurang higienis, fasilitas pencucian juga dinilai tidak layak digunakan. Petugas bahkan menemukan belatung pada pallet penyimpanan bahan makanan.

Dudung menegaskan sertifikasi dapur tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Seluruh pengelola dapur diminta memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan benar-benar diterapkan.

KSP telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengambil langkah tegas terhadap dapur bermasalah. Dapur yang tidak memenuhi standar diminta segera melakukan perbaikan dan dapat disuspensi sementara hingga seluruh fasilitas dinyatakan layak operasional.

Dudung juga mengingatkan program MBG menggunakan anggaran negara sehingga seluruh pengelola maupun yayasan yang terlibat tidak boleh menjadikannya sebagai sarana mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas gizi masyarakat.

"Pengawasan terhadap program MBG akan terus diperketat. Ia bahkan berencana kembali melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam waktu dekat," kata Dudung.

KSP turut meminta masyarakat, termasuk perangkat RT dan RW, ikut mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Pengawasan itu dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi tetap terjaga demi mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.