Hemat BBM, Pemerintah Siapkan WFA dan Pembatasan Perjalanan Dinas

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mulai merumuskan berbagai langkah efisiensi energi guna menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Kebijakan ini disiapkan sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga menyiapkan strategi penghematan energi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan kebijakan efisiensi energi harus dirumuskan secara responsif serta berbasis data. Menurutnya, pengalaman pengaturan mobilitas pada masa Covid-19 dapat menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan tersebut.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas masing-masing sektor sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno saat memimpin rapat koordinasi teknis kebijakan penghematan BBM secara daring, Senin (16/3/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama untuk menekan konsumsi energi lintas sektor. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital guna mendukung efektivitas kerja serta mengurangi mobilitas. 

Ketiga, pembatasan perjalanan dinas untuk menekan penggunaan bahan bakar. Keempat, penerapan strategi hemat energi dalam operasional gedung perkantoran pemerintah. Strategi kelima adalah penyesuaian metode pembelajaran dengan memadukan sistem daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran atau perkuliahan.

Pemerintah memastikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kualitas pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan.

Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan perbedaan kebutuhan pembelajaran antara tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Selain merumuskan strategi penghematan energi, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategis yang masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Salah satunya adalah mekanisme penyesuaian distribusi program makan bergizi gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah akibat penerapan pembelajaran daring. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik apabila pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan. 

Kebijakan efisiensi energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026. Pemerintah menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan tersebut berjalan efektif. “Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Pratikno.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat koordinasi tersebut akan dirumuskan dalam bentuk laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat gambaran konsumsi energi pada sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah-langkah penghematan yang dapat diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pratikno juga menyebut pembahasan teknis kebijakan masih akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga sebelum diajukan secara resmi kepada presiden.

“Hingga saat ini belum ada pembahasan teknis karena dikembalikan ke kementerian/lembaga terkait nanti. Jadi konsep penerapan kebijakan work from anywhere bagi ASN dan pekerja swasta pada periode libur Lebaran 2026 masih akan diajukan setelah rapat ini,” pungkasnya.