Diminta Mundur dari Hanura, OSO Siap Lawan KPU

Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) siap melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah memerintahnya untuk mengundurkan diri dari pengurus Partai Hanura jika mau menjadi calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut OSO, putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan PTUN tidak bertentangan dan bertabrakan satu sama lain sehingga harus dijalankan secara konsisten.

"OSO pada dasarnya menolak, prinsipnya putusan MK, MA, dan PTUN tidak bertabrakan dengan yang lain sehingga harus dilaksanakan secara konsisten," ujar kuasa hukum OSO, Yusrul Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (13/12).

Yusril menegaskan OSO tidak akan melaksanakan permintaan KPU untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus parpol sebagai syarat masuk DCT anggota DPD. Menurut dia, KPU tidak fair karena juga bermain dalam pencetakan surat suara di mana nama dan gambar OSO bakal tidak muncul di kertas suara.

"Kemungkinan tidak akan melaksanakan, walaupun mereka tolak, perkara jalan. Namun memang tidak fair juga, jika KPU ngotot kemudian mereka main di pencetakan surat suara. Cara-cara seperti itu tidak fair. Kalau mainnya di pencetakan di surat suara kan, Anda mau ngelawan, lawan nih surat suara sudah dicetak, gambar Anda tidak ada," jelas dia.

Terkait langkah KPU yang ngotot, kata Yusril, pihaknya sudah menyiapkan gugatan baru ke Bawaslu dan Pengadilan TUN. Selain itu, menurut dia, pihaknya juga akan melaporkan ketua dan komisioner KPU terkait dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP.

"Kita juga telah mengajukan amanat (surat) kepada ketua pengadilan (TUN) untuk memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan pengadilan," pungkas dia.