PTPN VIII Laporkan Rizieq soal Lahan, Polri Siap Tindaklanjuti
Logo BeritaSatu

PTPN VIII Laporkan Rizieq soal Lahan, Polri Siap Tindaklanjuti

Senin, 25 Januari 2021 | 19:42 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Bogor, Jawa Barat. Salah satu terlapor dalam kasus ini adalah Rizieq Syihab.

“Sedang ditangani, PTPN VIII melaporkannya ke Bareskrim, tentunya Bareskrim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kewajiban Polri menerima laporan itu dan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperjelas apakah ada tindak pidana atau tidak ada tindak pidana (dalam laporan itu),” kata Karo Penmas Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri Senin (25/1/2021).

Jenderal bintang satu itu juga menjelaskan jika sejauh ini belum ada saksi, apalagi terlapor, yang diperiksa. “Belum (diperiksa), masih diproses, tentunya penyidik akan mempelajari semuanya dan akan mengambil langkah-langkah selanjutnya,” sambung Rusdi.

Laporan PTPN VIII terdaftar dengan nomor LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021. Sebelum membawa urusan ini ke kantor polisi, pihak PTPN VIII telah mengirim surat somasi kepada pengelola pesantren yang terletak di lereng Gunung Gede-Pangrango itu pada 18 Desember 2020 lalu.

PTPN VIII mendasari somasinya bila lahan yang kini dijadikan pesantren merupakan areal milik perusahaannya berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Di sisi lain, Rizieq memang mengakui bahwa status tanah pesantren adalah HGU atas nama PTPN VIII. Namun lahan itu telah digarap masyarakat selama 30 tahun dan selama itu pula PTPN VIII menurutnya tidak pernah menguasai secara fisik dan bahkan menelantarkan tanah tersebut.

Maka, mengacu pada Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Rizieq mengatakam masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarapnya. Lahan itu juga ia beli dari petani. Dokumen pembelian pun sudah ditandatangani dan dilaporkan ke RT hingga gubernur.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sharp Berbagi Ilmu Kehumasan dengan Universitas Sahid

Untuk menjadi PR profesional di era serba teknologi harus melek dengan perkembangan media sosial.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Soal Isu Taliban, Ini Penegasan Pimpinan KPK

Pimpinan KPK menegaskan bahwa satu-satunya militansi yang dimiliki pegawai KPK adalah untuk memberantas korupsi.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Anak Buah Benny Tjokro

Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Asabri.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Edy Rahmayadi Minta Pembatasan Kegiatan Dipantau Ketat

Kegiatan masyarakat di kawasan Mebidang dan Tanah Karo dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

NASIONAL | 25 Januari 2021

KPK Tahan Komisaris Utama Ametis Indogeo Prakarsa

Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rukmi Utari ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Dugaan Korupsi MTQ Nasional, Polda Sumbar Kumpulkan Barang Bukti

Polda Sumbar menindaklanjuti dugaan korupsi pada pelaksanaan MTQ Nasional yang digelar di Kota Padang dan Kabupaten Padang pariaman pada November 2020 lalu.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Korupsi Citra Satelit Berdampak pada Bencana Alam

Foto citra satelit setidaknya dapat menjadi dasar bagi penerbitan izin dan penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang wilayah.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Dikawal Brimob, 28.080 Dosis Vaksin Covid-19 Tahap Kedua Tiba di Jayapura

Pengamanan dan pengawalan kedatangan vaksin Covid-19, dijaga ketat oleh Aparat Kepolisian mulai dari kedatangan hingga sampai ke Gudang Penyimpanan Vaksin.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Kasus Citra Satelit, KPK Jerat Komisaris Utama Ametis Indogeo

KPK menetapkan Lissa Rukmi Utari sebagai tersangka pada kasus pengadaan CSRT di BIG yang bekerja sama dengan Lapan pada tahun 2015.

NASIONAL | 25 Januari 2021

27.000 Ton Limbah B3 di Rembang Resahkan Warga

Sebanyak 27.000 ton limbah B3 dibuang di Rembang. Limbah itu meresahkan warga, karena selain menimbulkan bau tidak sedap, juga merusak tanaman warga.

NASIONAL | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS