Logo BeritaSatu

Skandal Djoko Tjandra, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Brigjen Prasetijo

Selasa, 23 Februari 2021 | 10:52 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota pembelaan atau pleidoi mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Jaksa menilai nota pembelaan yang dibacakan Prasetijo dan penasihat hukumnya dalam persidangan Senin (15/2/2021) lalu tidak didukung dengan argumentasi yang kuat.

"Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa nota pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum tidak didukung argumentasi ataupun alasan yang kuat," kata Jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

Jaksa menilai Prasetijo telah terbukti menerima uang USD 100.000 dari Djoko Tjandra. Selain itu, Prasetijo terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, untuk mengurus penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Ditjen Imigrasi. Atas perbuatannya, Jaksa meyakini Prasetijo terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Kualifikasi peran dan perbuatan terdakwa Prasetijo Utomo adalah sebagai pelaku turut serta dengan Irjen Napoleon Bonaparte dalam peristiwa pidana yang menerima pemberian atau janji dalam konteks tindak pidana penyertaan yang dilakukan terdakwa dalam mewujudkan adanya delik atau tindak pidana korupsi berupa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima uang dari Joko Soegiarto Tjandra untuk menghapus status DPO di Imigrasi," kata Jaksa.

Dalam replik atau tanggapan atas pembelaan Prasetijo ini, Jaksa juga meminta Majelis Hakim menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Prasetijo. Dalam surat tuntutan, Jaksa menilai Prasetijo tidak berhak menyandang status JC lantaran menjadi pelaku utama atas penerimaan suap dari Joko Tjandra dan aktif dalam proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar DPO.

"Terkait permohonan menjadi Justice Collaborator, maka tetap pada pendapat kami sebagaimana dalam surat tuntutan yang sudah kami bacakan yang pada pokoknya terhadap terdakwa Prasetijo Utomo tidak menjadi Justice Collaborator," kata Jaksa.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Prasetijo. Jaksa meyakini Prasetijo terbukti menerima suap sebesar USD 100 ribu dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Prasetijo agar membantu proses penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Perbuatan itu dilakukan Prasetijo bersama-sama Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PGRI Ungkap 3 Penyebab Polemik RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi polemik

NEWS | 30 September 2022

PDIP: Integrasi Transportasi Publik Era Anies Berhasil

PDIP menyatakan, program integrasi transportasi publik pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berhasil.

NEWS | 30 September 2022

Jumat, 3 Wilayah di Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta pada hari ini akan diwarnai hujan yang turun hujan ringan hingga sedang

NEWS | 30 September 2022

Pembangunan Permukiman di Pulau G Masih Pengarahan

Kawasan reklamasi pulau G diarahkan untuk kawasan permukiman baru sebatas pengarahan dan belum terwujud

NEWS | 30 September 2022

Eks Pegawai KPK Minta Febri dan Rasamala Mundur dari Tim Kuasa Hukum Sambo

Eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meminta agar Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang mundur sebagai kuasa hukum Sambo

NEWS | 30 September 2022

Penyebab Kematian Ratu Elizabeth Terungkap dalam Sertifikat

Penyebab kematian Ratu Elizabeth terungkap dalam sertifikat yang diterbitkan oleh National Records of Scotland.

NEWS | 30 September 2022

Putri Candrawathi Berharap Sidang Kasus Brigadir J Segera Digelar

Putri Candrawathi berharap sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang menjeratnya sebagai tersangka dapat segera digelar.

NEWS | 30 September 2022

Hari Ini Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi Wajib Lapor

Pengacara Putri Candrawathi, Febri Diansyah akan mendampingi kliennya untuk menjalani wajib lapor pada hari ini, Jumat (30/9/2022)

NEWS | 30 September 2022

Kisah Alumni S2 Universitas Prasmul Berhasil Masuk Big 4

Skillset yang diajarkan di Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya berhasil membantu Astrini Nurul Sentanu menjadi bagian dari perusahaan Big 4.

NEWS | 30 September 2022

Senat AS Setujui Paket Bantuan Rp 182 Triliun untuk Ukraina

Voting Senat AS meloloskan RUU pendanaan yang mencakup US$ 12 miliar (Rp 182 triliun) paket bantuan militer dan ekonomi tambahan untuk Ukraina.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Di Tengah Gelombang PHK, <em>Startup-startup</em> <em>Kripto</em> Ini Justru Tambah Pegawai

Di Tengah Gelombang PHK, Startup-startup Kripto Ini Justru Tambah Pegawai

EKONOMI | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings