Pakar: Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan

Selasa, 16 Maret 2021 | 18:10 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Wacana masa jabatan presiden tiga periode kembali menguat. Pakar politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Abdul Gaffar Karim menyebutkan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan.

“Hal pertama yang dilanggar adalah pembatasan kekuasaan,” katanya, Selasa (16/3/2021).

Ia menjelaskan, dalam dunia demokrasi moderen telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal dua kali saja. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin.

Oleh sebab itu dalam pengelolaan negara dibuat mekanisme sirkulasi rutin. Misalnya melalui pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala.

“Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat,” jelasnya, Selasa (16/3/2021).

Abdul Gafar menyampaikan ada dua jenis pembatasan kekuasaan yakni pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dankepal daerah maksimal dua kali.

Sementara itu, pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum. Kendati demikian, pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh, penguasa aktif diharapkan tidak mendorong keluarga dekat untuk meneruskan kekuasaannya. Meski hal itu tidak dilarang/dibatasi secara hukum, tapi ada batasan secara etika politik.

“Pembatasan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi yang disepakati dalam demokrasi moderen,” papar dosen Fisipol UGM ini.

Apabila masa jabatan persiden 3 periode benar-benar diwujudkan, Abdul Gaffar Karim menyebutkan akan menimbulkan persoalan baru. Ada risiko besar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebab semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Dengan begitu menjadikan kekuasan menjadi lebih absolut.

“Kalau sampai 3 kali, seorang penguasa mampu mengumpulkan resources di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial,” urainya.

Kondisi ini menjadi pantangan yang dihindari. Mencegah adanya orang atau kekuatan politik yang ditangannya dengan sumber daya yang berlebihan.

“Yang dikhawatirkan dari tiga periode ini bisa munculkan orang dengan resources yang menumpuk,” imbuhnya.

Selain melanggar pembatasan kekuasaan, masa jabatan presiden tiga periode, kata Abdul Gaffar Karim, akan menciptakan kompetisi yang tidak adil. Pasalnya, terdapat satu kekuatan yang terlalu kuat.

Sementara pakar hukum tata negara Andy Omara mengatakan tidak mungkin jabatan presiden tiga periode. Sebab dalam Pasal 7 UUD 1945 telah diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode.

“Kalau dipilih tiga periode dengan UUD yang berlaku itu tidak memungkinkan, kecuali mengubah Pasal 7 UUD (1945),” terangnya.

Untuk mengubah UUD 1945, kata Andy, bukanlah hal yang tidak memungkinkan. Amendemen UUD 1045 bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. Namun begitu, melihat peta politik saat ini sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaran untuk mengubah UUD 1945.

“Bukanya tidak mungkin untuk melakukan perubahan UUD, tetapi tidak mudah dengan peta politik saat ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, semangat perubahan untuk membatasi kekuasaan yang dulunya presiden bisa dipilih berkali-kali sudah dibatasi oleh Pasal 7 yang baru. Sebelumnya, dalam UUD lama disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih. Hal itu dapat dimaknai jika telah terpilih bisa dipilih kembali hingga berkali-kali karena tidak adanya pembatasan berapa kali periode diperbolehkan menjabat.

Namun setelah melalui amendemen Pasal 7 pada tahun 1999, disebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.

“Semangat perubahan untuk membatasi yang dulu bisa dipilih berkali-kali, dengan Pasal 7 yang baru ini sudah tidak mungkin karena sudah dikunci oleh Pasal 7 ini,” tegas Andy.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Paslon Anandamu Optimistis Menangkan Gugatan Pilkada Banjarmasin

Keyakinan paslon nomor 4 Ananda-Mushaffa Zakir (Anandamu) didasari berbagai bukti yang disampaikan di persidangan.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Harapkan Bali Segera Bangkit, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tetap Pastikan Disiplin Protokol Kesehatan

Vaksinasi ini utamanya ditujukan bagi para pekerja publik.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Sambung Hidup Wayang lewat Sanggar Nirmala Sari

Ki Asman Budi Prayitno mendirikan Sanggar Nirmala Sari sejak 1987 untuk melestarikan kesenian wayang.

NASIONAL | 17 Maret 2021

Puluhan Simpatisan FPI Datangi Sidang Rizieq Syihab di PN Jakarta Timur

Puluhan simpatisan Imam Besar FPI Rizieq Syihab mendatangi sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021).

NASIONAL | 16 Maret 2021

Danone dan IPB Resmikan Taman Kehati Telaga Inspirasi

Kolaborasi Danone Indonesia dengan IPB ini bertujuan untuk melestarikan flora dan fauna endemik lokal yang terancam punah.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Menko Polhukam Minta Bakamla Perbaiki Tata Kelola Keuangannya

Mahfud MD meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar memperbaiki tata kelola keuangannya.

NASIONAL | 16 Maret 2021

BPIP: Moderasi Beragama Harus Jadi Inspirasi Batin

Antonius Benny Susetyo mengatakan, moderasi beragama harus menjadi inspirasi batin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Elsam: UU Perlindungan Data Pribadi Harus Segera Disahkan

Kondisi yang serba digital ini pun membuat Indonesia berada dalam kondisi urgensi untuk memperbaiki ekosistem tata kelola data pribadi sangat mendesak.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Penghina Gibran Dilepas, Polisi: Hanya Diberi Edukasi

Penyidik Polresta Surakarta hanya memberikan peringatan kepada AM.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Siapkan Tiga Kawasan Zona Hijau, Presiden Berharap Pariwisata Bali Secepatnya Bangkit

Pemerintah telah menyiapkan tiga kawasan sebagai zona hijau, yaitu Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai kawasan bebas Covid-19 bagi wisatawan.

NASIONAL | 16 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS