Epidemiolog: Demi Nyawa, Masyarakat Rela Beli Harga Obat Setinggi Apa pun

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, meminta pemerintah lebih berempati kepada kondisi masyarakat akibat lonjakan kasus Covid-19 saat ini. Tri mencontohkan, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang baru-baru ini diumumkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ternyata tidak berdampak signifikan untuk menahan tingginya harga obat-obatan Covid-19.

"Berapapun harga di masyarakat, dia akan beli kalau itu untuk menyelamatkan nyawa. Sekarang ini jangan bicara harga. Orang sudah tidak rasional untuk menyelamatkan nyawa, apa pun dilakukan. Ini pemerintah harus paham," tandas Tri saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (6/7/2021).

Tri mengatakan, pembelian obat-obatan Covid-19 seharusnya wajib memakai resep dari dokter. Namun, kondisi saat ini sangat chaos (kacau) karena kebutuhan masyarakat tinggi akan obat dan oksigen.

"Sekarang ini uang tidak ada artinya dibandingkan nyawa. Pemerintah harus merasakan itu," katanya.

Tri juga mengkritik kebijakan PPKM Darurat karena belum benar-benar menerapkan pelayanan darurat bagi pasien Covid-19. Dia menyebut banyak hal detail yang tidak diatur dalam kondisi kedaruratan di masyarakat terutama untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Misalnya, proses pemakaman para pasien Covid-19 yang meninggal di rumah.

Menurut Tri, pemakaman pasien yang dirawat di rumah menjadi semakin sulit jika pasien tersebut masih berstatus suspect atau belum terkonfirmasi Covid-19 lewat tes PCR. Dokter puskesmas harus menunggu hasil PCR dari anggota keluarga terlebih dulu untuk memakamkan pasien tersebut dengan protokol Covid-19.

"Saat ini, tes yang terjangkau di masyarakat antigen. Ketika ada warga yang antigen positif lalu meninggal, bagaimana? Kalau meninggal di rumah sakit yang memakamkan petugas rumah sakit. Tapi kalau meninggal di rumah bagaimana? Warga sendiri yang harus memandikan jenazah padahal positif Covid-19," kata Tri.

Tri menegaskan, persoalan Covid-19 di Indonesia saat ini sangat besar karena pemerintah tidak menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan pendataan sampai tingkat RT dan RW untuk warga yang positif Covid-19 baik lewat tes antigen atau PCR.

"Pemerintah jangan hanya mengeluarkan kebijakan yang mudah saja," ujarnya.