Mobilitas Ditekan, Kasus Covid-19 Bisa Turun di Bawah 10.000 pada Agustus

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dilakukan dengan ketat dan tegas. Hal ini guna menekan mobilitas masyarakat untuk menurunkan kasus Covid-19 yang melonjak.

Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan kembali mengingatkan agar seluruh jajaran di daerah menekan mobilitas masyarakat. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi saat konferensi pers Harian PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021).

"Koordinator PPKM Darurat juga memerintahkan penyekatan, untuk menekan mobilitas masyarakat harus kuat dan tegas. Karena apabila mobilitas dapat ditekan maka diperkirakan bulan Agustus kasus Covid-19 bisa menurun sampai di bawah 10.000 kasus per harinya," ungkap dia.

Selain itu Dedy mengatakan, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak untuk mencermati perkembangan kasus Covid-19. Selain itu pemerintah juga menentukan langkah-langkah antisipasi penambahan kasus harian yang makin tinggi.

"Sudah kami sampaikan dalam keterangan pers sebelumnya bahwa pemerintah menargetkan konversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 sebesar 40 persen. Untuk itu Kementerian PUPR sedang membantu peningkatan dan perbaikan fasilitas di rumah sakit-rumah sakit tersebut demi percepatan program konversi," kata Dedy Permadi.

Dia juga mengatakan, strategi pemerintah lainnya adalah dengan mengubah sarana seperti rumah susun, wisma, asrama haji, dan asrama TNI-Polri untuk menjadi rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat.

Di samping itu, Dedy menjelaskan pemerintah juga telah memutuskan agar kartu vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu syarat wajib melakukan mobilitas. Syarat tersebut, untuk memastikan perjalanan masyarakat yang sehat dan aman, selain itu juga membuat cakupan vaksinasi akan lebih tinggi.