Epidemiolog: Terapkan PPKM Darurat Seperti Kondisi Perang

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI),  Tri Yunis Miko Wahyono mendesak pemerintah bersikap serius dalam penerapan PPKM darurat. Situasi lonjakan kasus yang tak kunjung mereda memperlihatkan Indonesia benar-benar dalam kondisi perang melawan Covid-19, sehingga penerapan PPKM darurat pun harus disesuaikan dengan situasi perang.

"Pemerintah harus mengingatkan bahwa kita sedang perang dengan varian baru dan korban Covid-19. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat, semua orang harus angkat senjata," kata Tri saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (14/7/2021).

Tri mengatakan, PPKM darurat seharusnya melibatkan 100% partisipasi masyarakat agar penerapannya bisa sukses. Pemerintah diharapkan bersifat keras dan tegas, bahkan kalau perlu menerapkan sanksi, misalnya, bagi orang-orang yang masih keluar bekerja namun bukan sektor esensial.

"Pemerintah harus keras, tegas, jangan lembek. Ini demi para pahlawan Covid-19, bukan cuma tenaga kesehatan tapi mereka yang sudah meninggal karena Covid-19. Jangan sampai ada lagi orang yang masuk liang kubur," tandasnya.

Tri menilai, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam penerapan PPKM darurat. Misalnya, belum adanya layanan darurat di setiap kelurahan/desa untuk melayani pasien Covid-19. Pemerintah khususnya di daerah seharusnya bisa memanfaatkan bali desa atau fasilitas umum lainnya sebagai sarana isolasi darurat untuk mengisolasi kasus Covid-19.

"Pokoknya dengan sumber daya apa pun yang ada manfaatkan saja agar kasus tidak sampai menular kemana-mana," ujarnya.

Menurut Tri, masih banyak gubernur atau bupati yang saat ini bersikap santai. "Kesan darurat belum terlihat dari gubernur, wali kota, atau bupati," ujarnya.

Tri mengingatkan, prevalensi varian Alfa dan Delta saat ini sangat tinggi mencapai 45%. Kondisi itu membuat penularan semakin masif dan sulit ditahan. Di sisi lain, angka positivity rate juga terus meningkat hingga saat ini mencapai 30%.

"Ini orang yang memimpin harus tahu pasti peningkatan 45% itu luar biasa jadi harus benar-benar situasinya diterapkan seperti perang," katanya.