Soal akidah, NU-Muhammadiyah tak mau kompromi

Jumat, 4 Maret 2011 | 17:08 WIB

Penulis: BeritaSatu | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Pemerintah Kota Bekasi kembali menggembok pintu masuk menuju Masjid Al-Misbah, milik Jemaah Ahmadiyah Jatibening. (Suara Pembaruan/MKL/MKL)

"Tolong lihat dulu, bagaimana Ahmadiyah melihat kami ini… mereka yang mengkafirkan umat Islam."

Muhammadiyah dan NU menegaskan, Ahmadiyah adalah pihak yang memulai mendzalimi orang-orang non-Ahmadiyah, dan menyebut sebagai orang-orang kafir.

"Tolong lihat dulu, bagaimana Ahmadiyah melihat kami ini, Islam mainstream. Saya ingatkan bahwa dalam kitab-kitab mereka, mereka yang mengkafirkan umat Islam non-Ahmadiyah," kata Khatib Aam PBNU, Malik Madany usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hari ini.

Malik mengatakan, sayangnya hal itu tak pernah diungkap ke publik, dan karena itu dia meminta publik adil dalam menilai dan melihat masalah Ahmadiyah.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, yang juga hadir dalam dialog tersebut. Menurut Din, Ahmadiyah adalah organisasi eksklusif.

"Hanya kawin di antara mereka sendiri. Masjid mereka tidak boleh dimasuki oleh Islam lain. Ahmadiyah juga menganggap orang Islam lain seperti kami-kami ini kafir. Jadi yang mulai mengkafirkan itu Ahmadiyah," katanya.

Muhammadiyah, berpendapat, barang siapa yang meyakini ada nabi baru selain Nabi Muhammad SAW, maka Muhammadiyah menilai itu berada di luar akidah Islam. Muhammadiyah karena itu, tidak akan berkompromi untuk masalah yang menyangkut akidah tersebut.

Lalu kata Malik, "Masalah Nabi Muhammad merupakan keyakinan yang sangat inspire dalam Islam, terutama dalam paham Islam yang dikembangkan oleh NU," ujarnya.

NU dan Muhammadiyah adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Gamawan, hari ini mengundang pengurus NU dan Muhammadiyah untuk memberikan masukan seputar persoalan Ahmadiyah yang beberapa tahun terakhir menjadi isu keagamaan serius.

NU belum memutuskan

Untuk wacana pembubaran Ahmadiyah, Malik menjelaskan, NU belum memutuskan untuk pembubaran organisasi tersebut. "Tapi yang jelas bagi NU, ajaran Ahmadiyah tak sesuai dengan ajaran Islam," katanya.

Menurut Malik, NU menyambut baik dan mengapresiasi dialog yang difasilitasi mendagri, tapi hendaknya baik yang anti dan mendukung Ahmadiyah juga diajak berdialog.

"Yang paling kami inginkan itu marilah kita melihat Ahmadiyah itu secara adil, secara berimbang, jangan melihat Ahmadiyah dari satu sisi. Selama ini kan dari sisi sikap Islam mainstream terhadap Ahmadiyah, sikap sebaliknya harus dilihat juga bagaimana Islam yang mainstream ini," ujarnya.

Adapun menurut Din, jika kelak solusinya adalah pembubaran Ahmadiyah dan itu merupakan jalan terbaik, maka pemerintah harus berani memutuskan.

"Umat Islam punya hak berkeyakinan sesuai dengan Islam, tahu-tahu datang kelompok, ‘wah ini ada nabi baru selain Muhammad’ itu masuk penistaan agama," katanya.

Fatwa ulama yang dikeluarkan MUI, NU atau Muhammadiyah menurut Din adalah respons balik terhadap pandangan Ahmadiyah yang juga lebih dulu mengkafirkan. "Ini tak bisa dibiarkan, negara punya wewenang untuk menegakkan social order, ketertiban sosial," ujar Din.

Terkait kasus di Cikeusik, Pandeglang, Din meakini peristiwa itu bukan peristiwa spontanitas melainkan ada indikasi rekayasa. Indikasi rekayasa itu, antara lain tampak dari modus operandi, faktor pemicu, dan adanya provokasi.

"Ada rekayasa di sana [Cikeusik]. Tugas aparat Polri menyingkap aktor intelektual itu. Selama ini kan tidak pernah diungkap," ujarnya.