Disdik DKI: Kajian Penghapusan BOP Rampung Akhir Bulan

Jakarta - Dinas Pendidikan DKI memastikan kajian penghapusan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan sekolah gratis akan rampung pada akhir Maret ini, sehingga sebelum tahun ajaran baru 2013/2014, sudah dapat diputuskan apakah kebijakan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan kajian kebijakan tersebut masih terus berlangsung.

Kajian yang dilakukan tidak hanya sekali dilakukan, melainkan berulang kali dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Inspektorat Provinsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seluruh asisten Sekretaris Daerah (Sekda).

"Ya jalan terus. Paling tidak bulan Maret akan kita selesaikan. Kita juga melaporkan tentu kajiannya tidak hanya sekali, juga melibatkan berbagai SKPD. Itu akan ada kajian secara menyeluruh," kata Taufik usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (20/3).

Pihaknya akan berupaya menyelesaikan kajian secepatnya, karena kajian tersebut akan menentukan nasib peserta didik dan kualitas pendidikan di DKI Jakarta.

Taufik menjelaskan, pandangan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang sebenarnya adalah bukan sekolah gratis yang dihapuskan. Melainkan layanan pendidikan terbuka untuk masyarakat atau bisa dikembangkan lebih luas lagi. Juga tetap memperhatikan kualitas dan mutu pendidikan di ibu kota.

"Nah empat aspek pendidikan yaitu akses, layanan, mutu dan keadilan menjadi basis utama. Mutunya bukan hanya mutu proses, tetapi juga mutu hasil. Ini kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan tetap terbuka. Hanya saja dengan prinsisp akses tetap terbuka, mutu cepat, kualitas ada dan adil. Ini akan kita bahas lebih jauh bagaimana meramunya," jelasnya.

Dinas Pendidikan, lanjutnya, diminta untuk melakukan kajian dan telaah lebih mendetail. Diantaranya tentang biaya, partisipasi masyarakat, regulasi dan mekanismenya seperti apa. Kemudian juga dimasukkan pandangan masyarakat, aspirasi masyarakat dalam kajian tersebut.

"Kalau ditanya lebih lanjut karena ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang sangat mendasar. Saya juga belum mendapat pengarahan lebih lanjut. Ya ini saya belum bisa menjelaskan secara detail," tuturnya.

Ketika ditanya ada apa dibalik dihapuskannya BOP, Taufik berdalih BOP tidak dihapus melainkan dialihkan penggunaannya. Pada prinsipnya mengedepankan partisipasi masyarakat terbuka.

Artinya, bagi siswa yang mampu tidak akan diberikan BOP, sedangkan bagi siswa yang tidak mampu tetap dijamin akses dan keberadaannya untuk bisa mengikuti pendidikan di Jakarta.

"Satu hal lagi, tidak boleh ada anak Jakarta yang dikeluarkan karena alasan ekonomi," tegasnya.