Jokowi Didesak Segera Pilih Walikota Jaksel dan Jakbar

Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta untuk jangan terlalu lama membiarkan jabatan walikota kosong. Bila belum menemukan calon walikota yang cocok, maka menurutnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), bisa saja segera melantik pejabat sementara.

Sebagaimana diketahui, jabatan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) sudah tiga bulan belakangan kosong. Sama halnya yang terjadi di Jakarta Barat (Jakbar) yang walikotanya mengundurkan diri untuk maju sebagai calon anggota lembaga legislatif (caleg).

"Jadi, jabatan walikota ini jangan dibiarkan kosong begitu lama. Seolah sudah tidak ada lagi pejabat yang layak jadi walikota. Jakarta ini jangan dibuat hanya (jadi) tanggung jawab seorang Gubernur, tapi juga harus diberikan ke Walikota maupun Bupati (Kepulauan Seribu)," ujar Yayat, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (16/4).

Apalagi menurut Yayat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat merupakan wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan propertinya cukup pesat. Sehingga tanpa ada walikota yang memonitor perkembangan wilayahnya, maka pembangunan di daerah itu bisa tidak terarah.

Belum lagi proyek MRT yang hendak dibangun, yang hampir semuanya berada di wilayah Jakarta Selatan. Tanpa ada walikota yang definitif, menurut Yayat, dikhawatirkan penyelesaian masalah di sepanjang jalur MRT itu akan tersendat.

"Warga Fatmawati dan Lebak Bulus membutuhkan perhatian serius dari walikota setempat. Warga di sana perlu walikota yang bisa diajak berbicara, terkait masih adanya warga yang menolak pembangunan MRT," katanya pula.

Lebih jauh, Yayat melihat ada fenomena ketimpangan jabatan di Pemprov DKI. Dia pun menilai jika kekosongan walikota dibiarkan terlalu lama, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

"Ini berarti Pak Jokowi belum memberdayakan walikota di wilayahnya. Karena Jokowi-sentris, peranan walikota semakin tereliminasi," katanya lagi.

Hal senada juga dikatakan oleh pengamat perkotaan, Nirwono Joga. Menurutnya, DKI masih memiliki calon pejabat yang kompeten, sehingga jabatan walikota harusnya bisa segera diisi.

Nirwono mengatakan, kekosongan jabatan walikota terlalu lama bisa melumpuhkan pelayanan publik. Apalagi karena Jakarta Barat dan Jakarta Selatan merupakan kawasan yang tercepat perubahan tata kotanya.

"Dewan juga harus berperan untuk mendesak segera ditetapkannya walikota definitif. Setidaknya sudah terisi dalam sebulan mendatang, karena proyek MRT sudah hendak dimulai," katanya lagi.