Larangan Fotokopi e-KTP Hanya Ditujukan ke Lembaga, Bukan Masyarakat

Jakarta - Larangan membuat salinan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan fotokopi hanya ditujukan kepada lembaga-lembaga milik pemerintah dan swasta, bukan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman menanggapi kesimpangsiuran informasi di masyarakat tentang larangan fotokopi e-KTP melalui keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Minggu (12/5).

"Larangan memfotokopi e-KTP hanya ditujukan kepada lembaga pemerintah dan swasta yang melayani masyarakat, bukan kepada masyarakat pemilik e-KTP. Masyarakat pemilik e-KTP tidak dilarang memfotokopi," tegasnya.

Larangan fotokopi e-KTP juga belum diberlakukan untuk pengajuan dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan calon independen dalam pilkada.

Dikatakan, larangan memfotokopi e-KTP bagi lembaga pemerintah dan swasta bukan karena kualitas chip e-KTP rendah atau mudah rusak, tetapi bertujuan menghindari atau mencegah kerusakan chip e-KTP dalam jangka waktu panjang. Hal ini sejalan dengan rencana perubahan masa berlaku e-KTP dari lima tahun menjadi seumur hidup melalui perubahan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional DPR tahun 2013.

Selain itu, kata Irman, untuk menghindari atau mencegah pemalsuan, karena fotokopi e-KTP sangat mungkin dipalsukan karena tidak ada chip.

"Card Reader"
Lebih jauh dikatakan Irman, larangan memfotokopi e-KTP oleh lembaga pemerintah dan swasta merupakan sebagian kecil dari substansi Surat Edaran Mendagri 471.13/1826/SJ pada 11 April 2013. Substansi utama surat edaran tersebut adalah mengingatkan amanat Perpres 67/2011 Pasal 10C kepada para menteri/kepala lembaga pemerintah, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia/para pemimpin bank, para gubernur, bupati/wali kota untuk memfasilitasi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menyediakan card reader agar tujuan program e-KTP yang tidak dapat dipalsukan bisa terwujud. "Kewajiban pemerintah dan swasta menyediakan card reader merupakan amanat Perpres 67/2011," ujarnya.

Pengadaan card reader, lanjut, Irman sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing instansi terkait dan tidak ada hubungannya dengan proyek e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dengan adanya card reader, lembaga pelayanan publik dan swasta bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak mungkin lagi terjadi penipuan menyangkut identitas kependudukan.