Jumhur Dukung Presiden dari Kalangan Buruh

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Moh Jumhur Hidayat mendukung kemungkinan adanya calon Wakil Presiden dan Presiden dari kalangan Buruh dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 nanti.

"Kalangan buruh perlu memilih pimpinan yang memperjuangkan suara buruh," tegas Jumhur ketika berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), di Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Jumhur, maraknya kasus korupsi berlatar kaum politisi memang telah menyebabkan masyarakat apatis dan jijik terhadap politisi. Meski demikian ia meminta kaum buruh tetap tidak boleh apatis dan harus memilikin calon-calon di level DPRD, DPR dan DPD yang berasal dari aktivis buruh.

Jumhur menjelaskan, apatisme terhadap politik hanya menyebabkan aspirasi buruh akan terpinggirkan. Karena itu dia meminta agar sudah saatnya Setiap pimpinan partai politik lahir dari rahim dengan demikian bisa kita harapkan keputusan-keputusan politknya akan bisa membela aspirasi perjuangan kaum buruh.
"Saya menilai gerakan buruh di Indonesia belum mewakili gerakan politik di Indonesia," katanya.

Ia menilai, nasib buruh tidak boleh dititipkan kepada orang yang tidak memperjuangkan aspirasinya. Penyadaran terhadap itu sudah muncul dari kalangan buruh dan kian menyatu untuk memenangkan aspirasi buruh.

Bagi Jumhur, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) ini gagasan buruh tidak ditentukan oleh menang atau kalahnya di pentas politik. Akan tetapi konsisitensi perjuangannya yang lebih diutamakan. Karena itu, kepada para peserta Rakornas KSBSI Jumhur meminta agar mereka turut mewarnai kondisi perpolitikan nasional saat ini.

Dia juga meminta agar aktivis buruh mulai terlibat dalam diskursus tentang konsep pembangunan dan sudah saatnya aktivis buruh keluar dari pemikiran normatif.

Jumhur mengharapkan agar kaum buruh di seluruh Indonesia mendukung setiap calon anggota DPR, DPRD dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang berasal dari kalangan buruh. "Bahkan kalaupun ada aktivis buruh yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau calon presiden kita juga harus dukung," pungkasnya.