Wasekjen PD: PKS Harus Tarik Tiga Menterinya dari Kabinet

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU 19/2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013. Padahal, Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik (parpol) pendukung pemerintah menyetujui RUU APBN 2013 itu. Artinya, sikap PKS sudah sangat jelas berseberangan dengan Setgab.

"Apa yang dilakukan PKS sudah merupakan sikap keluarnya mereka dari koalisi. Sudah tidak perlu dibujuk atau ditahan lagi. Demokrat sudah relakan PKS keluar, dan memang harus," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD), Ramadhan Pohan, kepada media ini, di Jakarta, Selasa (18/6).

Ramadhan menyatakan, PKS dengan demikian juga harus segera menarik ketiga menterinya yang berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. "PKS harus tarik tiga menterinya. PKS tidak perlu tunggu Presiden SBY mencopot tiga menteri mereka," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR ini pula.

Dijelaskan Ramadhan, Presiden sendiri tentu sudah mempersiapkan menteri pengganti, jika PKS menarik kadernya di KIB II. "Kalau PKS masih punya harga diri, mestinya harus tarik menteri. Soal pengganti menteri, kita serahkan kepada Presiden," jelasnya.

Menurutnya lagi, sudah terlalu panjang cerita kegetiran selama berkoalisi dengan PKS. Dikatakannya, hanya kebaikan dan kemurahan hati Presiden SBY saja, hingga sejauh ini menteri dari PKS belum dicopot.

"Manusia ada sabarnya. Pasti akan ada batasnya. Karena yang dilakukan PKS sudah berlebihan dan tidak wajar, tidak masuk akal, egois dan tidak hormat etika," tukas Ramadhan.

Walau begitu, Ramadhan menambahkan bahwa PKS bisa saja tetap menempatkan kadernya di KIB II, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi. "PKS bisa pertahankan tiga menteri, tapi harus sampaikan permohonan minta tolong kepada Presiden agar tidak menarik tiga menteri mereka," tandasnya.